Pejabat Balai Pustaka, Merpati, dan Garuda Paling Malas

Reporter: Lamgiat Siringoringo | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Kesadaran para pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mau transparan melaporkan harta kekayaannya memang masih tergolong rendah. Tengok saja daftar yang dikeluarkan oleh KPK. Sebut saja PT Balai Pustaka, di perusahaan penerbitan buku itu ada 32 orang yang wajib lapor harta kekayaannya, tapi baru ada 5 orang saja yang melapor ke KPK.

Selain itu ada juga PT Merpati Nusantara Airlines, baru ada 6 orang pejabat yang sudah melaporkan kekayaannya ke KPK, padahal seharusnya total ada 30 orang pejabat yang sudah harus melapor. Tak jauh berbeda dengan perilaku pejabat PT Garuda Indonesia, dari sebanyak 96 orang yang wajib lapor baru 26 orang saja yang melaporkan.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan kalau laporan harta kekayaan itu merupakan kesadaran dari pejabat di masing-masing institusinya. Artinya, kalau seorang pejabat dimasukkan dalam kategori wajib lapor maka harus melaksanakan kewajibannya itu.

Kementerian BUMN pun sudah pernah mengumpulkan pada pimpinan perusahaan pelat merah untuk berkoordinasi soal laporan harta kekayaannya. "KPK juga sudah koordinasi dengan Kementerian BUMN soal ini," ujar Johan, Minggu (25/7). Saat ini Johan hanya menyarankan para pejabat BUMN yang belum melaporkan kekayaan agar segera melaksanakan kewajibannya itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News