Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Seluruh fraksi di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan telah menyampaikan daftar inventaris masalah (DIM) atau Rancangan Undang-undang pengampunan pajak.
Menurut ketua Komisi XI Ahmadi Noor Supit semua DIM itu telah diterimanya. Namun, baru fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang secara resmi menyampaikan DIM dalam Raker tersebut.
Dalam DIM yang dibacakan oleh juru bicaranya I. G. A. Rai Wirajaya, partai pendukung pemerintah itu mengusulkan nama RUU pengampunan pajak diganti. Nama baru yang diusulkan adalaah RUU Pernyataan pajak dan Repatriasi Harta.
Menurut Rai, perubahan nama ini memang supaya mewakili isi dari beleid pengampunan pajak. "Kami juga mengusulkan ruang lingkup dan objek pajak diperluas," kata Rai, Kamis (28/4) di Jakarta.
PDI-P meminta penempatan dana hasil repatriasi hasrus dipastikan memberikan efek berantai. Dalam hal ini, tidak hanya ke pasar keuangan melainkan ke sektor riil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
