PDI-P usulkan nama RUU Tax Amnesty diganti

Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Seluruh fraksi di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan telah menyampaikan daftar inventaris masalah (DIM) atau Rancangan Undang-undang pengampunan pajak.

Menurut ketua Komisi XI Ahmadi Noor Supit semua DIM itu telah diterimanya. Namun, baru fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang secara resmi menyampaikan DIM dalam Raker tersebut.

Dalam DIM yang dibacakan oleh juru bicaranya I. G. A. Rai Wirajaya, partai pendukung pemerintah itu mengusulkan nama RUU pengampunan pajak diganti. Nama baru yang diusulkan adalaah RUU Pernyataan pajak dan Repatriasi Harta.

Menurut Rai, perubahan nama ini memang supaya mewakili isi dari beleid pengampunan pajak. "Kami juga mengusulkan ruang lingkup dan objek pajak diperluas," kata Rai, Kamis (28/4) di Jakarta.

PDI-P meminta penempatan dana hasil repatriasi hasrus dipastikan memberikan efek berantai. Dalam hal ini, tidak hanya ke pasar keuangan melainkan ke sektor riil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Tax amnesty tidak hapuskan pidana

Nasional

Dirjen Pajak wakil pemerintah di RUU Tax Amnesty

Nasional

RUU Tax Amnesty kembali dibahas pertengahan Mei