kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Pajak dan Kominfo kerja sama pemanfaatan informasi


Rabu, 20 Desember 2017 / 20:36 WIB
Pajak dan Kominfo kerja sama pemanfaatan informasi


Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data dan Informasi Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Direktur P2 Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, kerja sama ini adalah untuk pemanfaatan data dan informasi yang dimiliki kedua instansi.

Tujuannya adalah kerja sama pemanfaatan data dan informasi dalam rangka validasi data dan/atau dokumen yang dipersyaratkan dalam perizinan penyelenggaraan pos dan informatika.

Hesty mengatakan, setiap yang minta izin ke dinas atau kementerian-kementerian, sebelum memberi izin ke penyelenggara, dia minta ke Ditjen Pajak Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)nya.

“Yang diminta adalah keterangan soal NPWP benarkan dia punya NPWP, SPT tahunan dua tahun terakhir sudah masuk atau belum. Kalau tidak, ditolak, nanti tidak diberikan izin oleh dinasnya. Ini membantu mereka bahwa yang minta izin ini masalah perpajakannya baik,” kata Hestu di Jakarta, Rabu (20/12).

Ia menerangkan, melalui kerja sama ini, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain untuk menyediakan akses web service beserta data dan informasi perizinan penyelenggaraan pos dan informatika kepada Ditjen Pajak.

Adapun Ditjen Pajak bertanggungjawab untuk menyediakan web service KSWP dan validasi identitas Wajib Pajak beserta data dan informasi identitas Wajib Pajak yang dibutuhkan dalam layanan perizinan yang diselenggarakan Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang.

“Data dan informasi yang diterima Ditjen Pajak dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak ketiga lainnya, termasuk data dari Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika akan digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan, serta menolong WP untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku,” kata Hestu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×