Reporter: Uji Agung Santosa |
JAKARTA. Selama ini, penerimaan asli daerah (PAD) kabupaten/kota hanya menyumbang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 5%-10%. Selebihnya, keseluruhan anggaran di tutup oleh dana transfer pusat ke daerah sehingga mencapai 100%.
Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu Mardiasmo mengatakan transfer ke daerah dominan sekali, terutama untuk kabupaten/kota. “Pendapatan APBD itu kan PAD dan transfer ke daerah. Transfer daerah dominan sekali, terutaman kabupaten/kota, karena PAD paling banyak hanya 5-10%.. Karena itu, APBD harus tepat waktu,” kata Mardiasmo di Jakarta, Rabu (29/4).
Menurut Mardiasmo, jika sampai April, APBD belum selesai maka daerah tersebut dalam 4 bulan pertama tidak melakukan apa-apa. Hal itu akan menyebabkan sisa lebih anggaran (silpa) menjadi semakin banyak dari tahun ke tahun.
Pada 2007, silpa APBD mencapai Rp 45 triliun, dan mengalami kenaikan menjadi Rp 51,4 triliun pada 2009. “Sekarang ada kenaikan karena jumlah APBD bertambah, jika dulu 484 pemda sekarang menjadi 510 pemda,” kata Mardiasmo.
Mardiasmo menambahkan, pada 2008 ada anggaran yang tidak terpakai karena ada beberapa daerah yang tidak menyerahkan APBD-nya. Bahkan menurut catatannya, sampai saat ini masih ada satu kabupaten kota yang belum juga merampungkan APBD 2009. Silpa APBD 2008 akan menjadi bagian dari pembiayaan defisit APBD 2009, apalagi hampir sebagian besar APBD mengalami defisit.
“Sebagian besar bisa tertutup dan hanya sedikit yang mengajukan pinjaman daerah, atau dana-dana tahun sebelumnya. Tapi paling besar dari Silpa,” katanya. Jadi selain silpa, pembiayaan defisit APBD juga didapat dari dana-dana tahun sebelumnya, dana cadangan. Termasuk juga penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk dengan pinjaman daerah.
Ia menambahkan, defisit APBD dilakukan untuk mengoptimalkan belanja daerah. Terutama dengan adanya belanja-belanja yang ditambahkan ke 2009 yang merupakan belanja yang ditunda pada 2008.
Terkait peran serta daerah untuk membantu pemulihan ekonomi akibat krisis ekonomi global, Mardiasmo mengatakan bahwa daerah sebenarnya sudah punya semangat untuk berperan serta. Itu dibuktikan dengan pengurangan penerimaan dengan penghapusan beberapa restribusi yang tidak perlu, pengurangan tarif retribusi dan tarif pajak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
