Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
“Otsus membawa perubahan radikal bagi Papua, harus diakui bahwa 18 tahun berjalan, ada yang berhasil dan belum, memang perlu diperbaiki. Namun setidaknya 75 persen otsus itu sudah berhasil,” ucapnya.
John Wempi Wetipo Wakil Menteri PUPR menambahkan, Otsus lahir agar orang Papua menjadi tuan di daerah sendiri, menjadi harapan dan solusi. Papua pada jaman Jokowi dilakukan berbagai terobosan, konektivitas infrastruktur terus dilakukan.
Pusat memberi perhatian lebih mendorong infrastruktur di Papua semakin maju. Kalau pun ada penilaian Otsus gagal, bukan karena Otsus itu sendiri namun lebih karena pejabat daerah tak transparan dan tak bisa menjalankan Otsus.
“Bukan otsus gagal, tapi lebih karena pejabat yang tidak bisa mengeksekusi menjalankan amanat karena secara konsep Otsus sudah bagus,” tegasnya.
Baca Juga: Bakal bangun smelter baru di Weda Bay, ini kata Presdir Freeport Indonesia
Freedy Numbery, Tokoh Senior Papua menambahkan, konsep dan juga kebijakan Otonomi khusus merupakan langkah hebat yang diambil negara untuk Papua. Namun regulasi hebat tapi manakala tidak diikuti birokrasi yang baik, maka menjadi amburadul. Otsus adalah pemikiran dahsyat anak papua.
“Kita perlu ubah pendekatan, otsus sudah baik, tapi perlu pendekatan tepat dan pengawasan lebih baik,”ucap Freedy.
Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo, menjelaskan, Otsus sudah memberi manfaat besar. Banyak anak muda Papua bisa sekolah ke luar negeri. Akses kesehatan yang lebih baik. Sayangnya, berbagai kelebihan itu, tidak disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah provinsi.
Meski masih ada kekurangan, dalam kurun waktu 20 tahun sampai saat ini, kehadiran Otsus memberi manfaat yang begitu besar yang difokuskan untuk empat program prioritas.
Seperti, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Itu menjadi bukti, bahwa perhatian Pemerintah Pusat ke Papua begitu besar.
Kita belum pernah lakukan evaluasi assessment tapi sudah sampai pada kesimpulan gagal tak beri manfaat, ini kekeliuran besar dan dikampanyekan massif kelompok anti negara.
Membuat medsos didominasi kelompok anti otsus. Kalau pemprov papua punya kemampuan, tinggal sebarluaskan berapa jumlah penerima manfaat Otsus lalu sosialisasikan, bila perlu bayar pegiat sosial untuk sosialisasikan supaya ruang public tak diisi kelompak anti Otsus.
“Saat ini Pemprov seolah olah rakyat Papua dihadapkan Jakarta, kalau Otsus gagal itu pejabat papua dan internal yang salah kelola otsus,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
