Ombudsman Temukan Maladministrasi Pembangunan Rempang Eco City, Ini Rekomendasinya

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ombudsman Republik Indonesia menemukan indikasi penyimpangan prosedur atau maladministrasi dalam proses pengembangan kawasan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut dinilai menyimpan persoalan pada tahap perencanaan awal hingga pelaksanaan lapangan.

Ketua Ombudsman RI, Nuzran Joher mengungkapkan bahwa temuan tersebut mencakup aspek pengelolaan lahan dan penetapan status wilayah kawasan. 

Baca Juga: Eks Ketua Ombudsman Divonis 5 Tahun Penjara dalam Kasus Suap Nikel

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, pendapat, dan kesimpulan, Ombudsman menyatakan atas laporan ini telah ditemukan maladministrasi berupa kelalaian pada aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pengembangan kawasan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau," ujarnya dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Nuzran menjelaskan, meskipun laporan penyelesaian pada tahap monitoring menunjukkan adanya perkembangan perbaikan dari pihak terlapor, masalah pelayanan publik bagi warga terdampak dianggap belum sepenuhnya usai. 

Oleh karena itu, Ombudsman turut menerbitkan dokumen rekomendasi resmi guna mengawal perlindungan hak masyarakat secara berkelanjutan.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, upaya resolusi monitoring, serta pendapat Ombudsman memberikan rekomendasi kepada BP Batam untuk melakukan pendekatan secara persuasif dengan musyawarah terhadap warga terdampak untuk melanjutkan pemenuhan hak berupa hunian tempat tinggal bagi masyarakat yang belum memperoleh hunian, serta bantuan atau santunan," jelasnya.

Baca Juga: Antrean BBM Mengular di Sejumlah Daerah, Ombudsman Desak Penyelesaian Akar Masalah

Selain itu, BP Batam juga diminta menyelesaikan pembangunan rumah pengganti secara bertahap dengan menggandeng Kementerian Transmigrasi.

Melanjutkan pembangunan hunian terhadap warga yang belum memperoleh hunian sejumlah kurang lebih 1.900 hunian secara bertahap hingga 2029. 

"Hunian kepada warga terdampak menyesuaikan dengan hasil pendataan, verifikasi, dan validasi termasuk legalitas lahan hunian tersebut sehingga dapat digunakan oleh masyarakat tanpa adanya masalah di kemudian hari. Menyediakan sarana dan perasarana fasilitas sosial dan fasilitas umum di wilayah hunian tersebut," terangnya.

Di samping itu, BP Batam diminta melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka memfasilitasi bantuan peralatan nelayan sebagai jaminan keberlangsungan hidup bagi warga terdampak dengan bermata pencarian nelayan. 

Baca Juga: Ombudsman Soroti Antrean BBM di 11 Provinsi, Desak Evaluasi Distribusi

Lalu berkoordinasi serta melakukan pendekatan bersama pemerintah Kota Batam kepada masyarakat terdampak terkait keberadaan peninggalan dan nilai sejarah kampung tua untuk dipertahankan dalam master plan Rempang Eco City.

Terakhir, lanjut Nuzran, pihaknya meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Kepolisian untuk memastikan transparansi informasi investasi serta menjamin keamanan warga. 

"Melakukan koordinasi dengan BP Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam pemenuhan hunian jaminan keberlangsungan kehidupan masyarakat terdampak. Memberikan informasi terbuka kepada masyarakat terkait kelanjutan investasi di kawasan Rempang Eco City," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News