Reporter: Aura Putri | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Perubahan aturan ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola investasi dana haji agar menghasilkan nilai manfaat yang optimal tanpa mengganggu keberlanjutan keuangan dan perlindungan dana jemaah.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, pengelolaan dana haji saat ini menghadapi sejumlah tantangan.
Baca Juga: Utang Luar Negeri Pemerintah Naik, Dipicu Dana Asing ke SBN dan Penarikan Pinjaman
Di antaranya kenaikan biaya layanan di Arab Saudi, transportasi, akomodasi, dan konsumsi, serta perkembangan investasi syariah dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan haji.
"Dana haji adalah amanah jemaah yang harus tetap aman, likuid, dan harus dikelola sesuai prinsip syariah serta menghasilkan nilai manfaat yang optimal dan berkelanjutan," ujar Marwan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah, Senin (16/11/2026).
Marwan menjelaskan, berdasarkan kesepakatan Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah pada 7 Oktober 2026, rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah atau 2027 Masehi ditetapkan sebesar Rp 98,4 juta per jemaah.
Dari jumlah tersebut, biaya yang ditanggung langsung oleh jemaah melalui Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) mencapai Rp 54,6 juta atau sekitar 55%. Sementara itu, sekitar Rp 43,5 juta atau 44,50% berasal dari nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Besaran BPIH tersebut meningkat dibandingkan 2026 yang mencapai Rp 87 juta per jemaah. Dengan demikian, terdapat kenaikan sekitar Rp 11,4 juta per jemaah.
Baca Juga: Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 21,8 Kg Emas, Potensi Bea Keluar Rp 5,2 Miliar
"Kondisi ini memperlihatkan besarnya peranan nilai manfaat sekaligus mengingatkan kita bahwa pemanfaatan tidak boleh menggerus kesinambungan keuangan haji dan hak jemaah dalam daftar tunggu," kata Marwan.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf Hasyim atau Gus Irfan mengatakan, peningkatan jumlah pendaftar haji di tengah keterbatasan kuota menyebabkan antrean jemaah semakin panjang. Kondisi tersebut turut meningkatkan akumulasi dana haji yang harus dikelola.
Karena itu, menurut Gus Irfan, kualitas pengelolaan keuangan haji perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan hasil investasi sekaligus memberikan perlindungan terhadap dana milik jemaah.
"Untuk meningkatkan nilai investasi dana haji dan perolehan nilai manfaat bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam, serta memberikan jaminan perlindungan dana haji, diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah," kata Gus Irfan.
Gus Irfan menambahkan, pemerintah memandang perlu adanya payung hukum yang lebih kuat melalui perubahan UU Pengelolaan Keuangan Haji.
Baca Juga: KTT ASEAN - China, Prabowo Dorong Penyelesaian Konflik Laut China Selatan
Untuk itu, pemerintah telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) sebagai bahan pembahasan revisi UU tersebut.
Materi yang diusulkan dalam DIM antara lain penguatan tata kelola keuangan haji, peningkatan koordinasi antarkementerian dan lembaga, serta penguatan peran pemerintah dalam pengawasan terhadap badan pengelola keuangan haji.
Revisi juga mencakup pengaturan pemanfaatan cadangan modal untuk mengantisipasi risiko penempatan dana investasi keuangan haji. Selain itu, pemerintah mengusulkan optimalisasi nilai manfaat dari investasi langsung yang dilakukan badan pengelola.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)