Reporter: Anna Suci Perwitasari | Editor: Edy Can
JAKARTA. Kementerian Koordinator Perekonomian akan memutuskan nasib proyek mass rapid transit (MRT) pada 15 Januari mendatang. Keputusan ini terkait besaran porsi pembiayaan mega proyek tersebut.
Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo setelah bertemu dengan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan menteri terkait lainnya. Menurut Jokowi, bila keputusan itu tidak sesuai harapan maka akan dilakukan perhitungan ulang. Tapi, "Kalau perhitungan ulang masih sesuai, ya kami jalan terus," ucapnya, Rabu (9/1).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya mengajukan perubahan komposisi pembiayaan MRT karena merasa bebanya terlalu berat. Jokowi meminta sebesar 60% dari pembiayaan MRT ditanggung oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, porsi pembiayaannya 58% Pemerintah Provinsi DKI dan 42% oleh pemerintah pusat. Dengan porsi baru ini, Jokowi berharap bisa mengurangi subsidi terhadap penumpang MRT.
Nilai mega proyek ini sendiri diperkirakan mencapai Rp 15 triliun. Proyek ini sendiri dibiayai dari pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA).
Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelumnya keberatan dengan permintaan Jokowi. Dia minta Pemerintah Provinsi DKI kembali mengkaji seluruh proyek MRT ini supaya tidak membebani APBN dan APBD.
Penghitungan ini diminta karena selama ini hanya ada studi kelayakan untuk MRT rute Lebak Bulus - HI. Padahal yang akan dibangun juga rute dari HI - Kota juga. "Jadi harus ada kajian lagi sebenarnya," tambahnya.
Namun Jokowi menyebut jika studi kelayakan tidak perlu dilakukan lagi. Selanjutnya, pada 16 Januari, Jokowi akan putuskan pemenang untuk tender MRT ini. Saat ini sudah ada tiga nama perusahaan yang dikantongi mantan walikota Surakarta tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
