Muhaimin respons tuntutan buruh

Senin, 23 April 2012 / 21:27 WIB

ILUSTRASI. pabrik Produk kursi perabotan rumah dan kantor PT Chitose Internasional Tbk PT Chitose International Tbk CINT

Reporter: Hafid Fuad | Editor: Dadan M. Ramdan

JAKARTA. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berjanji akan mempercepat pembahasan sistem regulasi dalam bidang ketenagakerjaan untuk menyelesaikan tiga permasalahan krusial bagi pekerja atau buruh.

Hal ini demi menjawab tuntutan para buruh yang akan melakukan aksi pada 1 Mei nanti dengan tuntutan seputar aturan tenaga outsourcing, jaminan sosial bagi pekerja, dan jaminan kesehatan.

Pembahasan yang dijanjikan oleh Menakertrans Muhaimin Iskandar tersebut mengenai masalah sistem pengupahan nasional, sistem outsourcing atau kontrak kerja, dan sistem jaminan sosial bagi pekerja/buruh.

“Dukungan sistem regulasi berperan penting tidak hanya memperbaiki hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja, tapi juga sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia," ujar Muhaimin, Senin (23/4).

Ia mengatakan pembahasan intensif sistem regulasi disesuaikan perkembangan dan kondisi terkini dari ketenagakerjaan nasional dengan mempertimbangkan kepentingan pengusaha maupun pekerja.

Mengenai sistem pengupahan nasional, pemerintah bersama dengan Dewan Tripartit Nasional tengah membahas komponen KHL (kebutuhan hidup layak).

“Untuk kepastian dalam pembahasan dan penetapan upah minimum khususnya dengan mempertimbangkan faktor-faktor KHL, saat ini Dewan Pengupahan Nasional telah melakukan fact finding di 15 kota dan akan selesai pada akhir April ini,” kata Muhaimin.

Untuk permasalahan sistem outsourcing, dalam waktu dekat akan diterbitkan regulasi pendukung dalam menerapkan sistem tersebut. Perbaikan sistem outsourcing dimaksudkan juga untuk memperkecil jumlah pengangguran di Tanah Air, yang kini mencapai 6,56% dari jumlah angkatan kerja sekira 117,37 juta orang pada Agustus 2011.

"Kemnakertrans akan melakukan revisi pada Kepmen 220/2004 dan Permenakertrans 101/2004 mengenai tenaga outsourcing," ujar Muhaimin.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo mempersilakan demo yang akan dilakukan buruh pada 1 Mei nanti. Namun, terlebih dahulu memberikan pemberitahuan kepada polisi. Ia meminta agar dalam aksinya nanti buruh di seluruh Indonesia tetap tertib dan menjaga keamanan.

"Saya sudah mendapat komitmen dari serikat buruh yang akan menjaga ketertiban dalam aksi 1 Mei nanti," ujar Timur di kantor Kemnakertrans.