Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Mencuatnya skandal permintaan saham PT Freeport Indonesia yang menyeret nama Ketua DPR RI Setya Novanto rupanya membuat sejumlah anggota dewan energi dan mineral mulai gerah.
Empat anggota dewan dari Komisi VII akan mengambil sikap bersama dengan mendorong pernyataan sikap mosi terhadap Setya Novanto yang sebelumnya telah dilaporkan Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Rencananya, pernyataan sikap ini akan mulai digelar pada pekan depan.
Keempat anggota dewan yang dimaksud yaitu, Adian Yunus Yusak Napitupulu dari Fraksi PDI Perjuangan, Teuku Taufiqulhadi dari Partai Nasdem, Inas Nasrullah Zubir dari Fraksi Partai Hanura, serta Arvin Hakim Thoha dari Fraksi PKB.
"Kami akan segera mempublikasikan sikap kami berempat, untuk membuat mosi tidak percaya kepada Ketua DPR RI," kata Taufiqulhadi dalam konferensi pers di gedung DPR, Jumat (20/11).
Menurut dia, pihaknya mendesak MKD untuk segera menuntaskan laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Awal pekan ini, Sudirman melaporkan dugaan tindakan tidak terpuji yang Setya Novanto terkait pertemuan dengan Freeport sekaligus permintaan kepemilikan saham perusahaan maupun untuk pembangunan pembangkit listrik di Papua.
Arvin Hakim Thoha menambahkan, pernyataan sikap bersama untuk pengajuan mosi tidak percaya merupakan inisiatif pribadi sebagai anggota dewan dan bukan sikap fraksi PKB. "Dengan ini kami berharap MKD segera mengambil keputusan untuk memundurkan Ketua DPR, kalau beliau memang sampai sekarang tidak mau mundur," imbuhnya.
Adian Napitupulu bilang, skandal yang menyeret nama Ketua DPR RI sangat memalukan posisi dewan sebagai lembaga tinggi negara. Apalagi, Setya Novanto juga diduga menggunakan nama lembaga negara untuk kepentingan penagihan utang ke PT Pertamina.
Menurut Inas Nasrullah, pihaknya berempat akan mulai menggalang dukungan anggota dewan lain untuk penandatangan mosi tidak percaya pada Senin (23/11) depan. "Kami juga akan berencana memannggil PT Pertamina untuk memastikan adanya kasus terkait surat penagihan PT Orbit Terminal Merak," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
