Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program kartu pra-kerja menjadi salah satu program yang diusung Presiden Jokowi di periode 2020-2024, meski begitu, program ini tak kunjung dijalankan.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, implementasi program kartu pra kerja baru bisa dilakukan paling cepat di April 2020.
"Kita baru bisa mulai paling cepat April, sehingga untuk mencapai 2 juta itu tidak mudah," ujar Moeldoko, Selasa (18/2).
Pemerintah memang berencana menyasar 2 juta penerima program kartu pra-kerja ini. Anggaran yang disiapkan untuk program ini pun sebesar Rp 10 triliun di 2020.
Baca Juga: Pemerintah tambahkan unemployment benefit dalam omnibus law
Menurut Moeldoko, dibutuhkan usaha maksimal agar target penerima 2 juta tersebut dapat tercapai. Karena itu, dia juga mengatakan program ini akan dimulai pertama kali di Jabodetabek.
Dia mengatakan, setelah didapatkan feedback dari pelaksanaan program kartu pra-kerja, dan dilakukan pembenahan, program ini akan dilaksanakan secara masif ke daerah lain.
Moeldoko mengatakan, pemerintah tidak akan memberikan seleksi yang ketat bagi penerima program kartu pra-kerja. Pemerintah justru akan menyeleksi penyelenggara kursus yang ikut terlibat memberikan pelatihan kepada peserta program pra kerja.
Lebih lanjut, Moeldoko menerangkan program kartu pra-kerja ini tinggal menunggu terbitnya peraturan presiden yang rencananya diteken pada Februari.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Tahun 2020 akan dibangun 2.000 BLK komunitas
Selanjutnya, akan dibentuk project management office (PMO) yang akan menjalankan program ini. Setelah itu program kartu pra-kerja dianggap siap dijalankan.
Dia menambahkan, program ini bisa dijalankan tanpa menunggu UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja selesai dijalankan.
"Tidak [menunggu UU Omnibus Law]. Begitu perpres turun, bentuk PMO, langsung bekerja," terang Moeldoko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
