kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.904.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.280   0,00   0,00%
  • IDX 7.113   44,39   0,63%
  • KOMPAS100 1.038   7,95   0,77%
  • LQ45 802   5,08   0,64%
  • ISSI 229   1,99   0,87%
  • IDX30 417   1,49   0,36%
  • IDXHIDIV20 489   1,52   0,31%
  • IDX80 117   0,66   0,57%
  • IDXV30 119   -0,75   -0,63%
  • IDXQ30 135   0,08   0,06%

MK akan batasi pengunjung di sidang putusan PHPU


Rabu, 20 Agustus 2014 / 13:38 WIB
MK akan batasi pengunjung di sidang putusan PHPU
ILUSTRASI. Kemenkeu memastikan belanja negara akan semakin berkualitas dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2023 . ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/hp.


Sumber: TribunNews.com | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) memberlakukan aturan ketat terkait pembacaan sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden besok (21/8) yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M Gaffar mengatakan akan membatasi kehadiran para pihak yang bersengketa yang bisa masuk ke ruang sidang utama MK demi keamanan dan kapasitas ruang sidang.

"Khususnya ruang sidang perlu dimaklumi karena kapasitas ruangan yang terbatas maka yang diperbolehkan masuk ke dalam ruang sidang tentu harus dibatasi. Termohon, Pemohon dan Terkait masing-masing bisa memasukkan 20 orang. Sedangkan untuk Bawaslu lima orang," ujar Janedjri saat di MK, Jakarta, Rabu (20/8).

Terkait pengamanan, kata Janedjri, seluruhnya menjadi tanggung jawab kepolisian. Menurut dia, pembacaan sidang putusan besok berjalan dengan lancar.

"Untuk pengamanan, kami mendapatkan dukungan penuh dari kepolisian, sehingga mudah-mudahan keamanan dan ketertiban dalam pembacaan putusan besok bisa berjalan lancar," kata dia.

Sekadar informasi, MK akan membacakan sidang putusan PHPU presiden dan wakil presiden besok pukul 14.00 WIB. (Eri Komar Sinaga)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×