Reporter: Noverius Laoli | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pada Selasa malam (4/6), situasi kediaman resmi Wakil Presiden Boediono di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, tidak seperti biasanya. Jalan di depan rumah wapres ditutup untuk semua kendaraan. Pasukan pengamanan presiden dan sejumlah Polisi Militer tampak lebih banyak dari biasanya. Mereka terlihat berjaga-jaga di kediaman wapres lengkap dengan senjata laras panjang.
Malam itu, orang nomor dua di negeri ini mengundang semua pucut pimpinan anggota partai koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) pendukung pemerintah. Ada hal penting dan mendesak yang harus disampaikan wakil presiden, yakni terkait kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan penolakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Boediono yang telah ditunjuk sebagai ketua tim sosialisasi kenaikan BBM memimpin rapat yang berlangsung secara tertutup selama dua jam lebih. Rapat dimulai sekitar pukul 20.00 WIB hingga pukul 22.20 WIB. Semua pucuk pimpinan anggota Setgab hadir, kecuali perwakilan PKS, yang beberapa hari terakhir ini secara terang-terangan mendeklarasikan perbedaan pendapat dengan Setgab.
Menurut Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat, selain membahas kenaikan harga BBM, Setgab juga mendikusikan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan kompensasi lainnya. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Hadir dari Partai Demokrat, Ketua Harian Partai Demokrat Syarifuddin Hasan, Amir Syamsuddin, dan Nurhayati Ali Assegaf. Ada juga Setya Novanto dari partai Golkar.
Usai pertemuan, Ketum Golkar Aburizal Bakrie alias Ical tiba-tiba keluar dari mobilnya ketika melihat kerumunan wartawan di depan rumah Wapres. Menggunakan baju batik lengan panjang, ia memberikan keterangan seputar isi pertemuan itu. Ical bilang pada rapat tersebut, semua anggota Setgab mendengarkan dan mendikusikan laporan dan progres Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pembaharuan di Dewan Perwakilan Rakyat saat ini.
Sejauh ini, semua asumsi-asumsi makro telah disepakati Badan Anggaran (Banggar). Pada kesempatan itu juga, semua anggota Setgab minus PKS kembali menegaskan dukungan terhadap kenaikan harga BBM dan pemberian kompensasinya. “Setgab menegaskan kenaikan BBM diperlukan dan mendukung pemerintah,” ujar Ical. Ia menegaskan, Setgab mendukung pembagian dana BLSM selama empat sampai lima bulan dengan besaran nilai bantuan sekitar Rp 2,2 Triliun per bulan.
Ical mengakui bahwa rapat tertutup itu tidak hanya membahas BBM dan kompensasinya, tapi juga mendiskusikan manuver dari PKS yang ingkar terhadap komitmen koalisi. Bahkan berdasarkan laporan yang sampai ke Setgab, ada dua sikap internal PKS yakni pro dan kontra terhadap kenaikan BBM. Meskipun demikian, Setgab berkesimpulan, sikap PKS itu sesuatu yang wajar di alam demokrasi seperti sekarang ini. Sehingga tanpa dukungan PKS pun Setgab tetap jalan.
Bahkan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa mengatakan sikap PKS yang menolak kenaikan BBM itu bukan sesuatu yang mengejutkan. “Sudah biasa, bukan isu, bukan sesuatu yang surprise,” ucap Hatta. Bagi hatta penolakan PKS itu bagian dari dinamika politik saja. Sehingga partai koalisi tidak terlalu memusingkannya.
Sementara Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menilai sikap PKS itu terkesan mencari-cari simpati publik. Nantinya, jika partai dakwah itu dikeluarkan dari koalisi maka PKS akan mengklaim dizolimi. Padahal menurutnya, justru PKS-lah yang menzolimi pemerintah. “Mereka ada di pemerintahan, tapi merongrong pemerintahan. Biarlah masyarakat yang menjadi juri,” keluh Nurhayati di depan rumah wapres.
Ia melanjutkan, Demokrat tidak perlu mempermasalahkan PKS meskipun masih tercatat sebagai anggota Setgab. Partai berlambang mercy tersebut ogah repot-repot menanggapi sikap PKS yang dianggap sudah tidak perlu lagi dipersoalkan. Seharusnya, lanjut Nurhayati, jika PKS serius ingin berseberangan dengan pemerintah, mereka berani menarik tiga menterinya.
Nurhayati bilang PKS tidak sejalan antara perkataan dan perbuatan. Padahal PKS mengatakan dirinya partai Islam. “Dalam Islam, orang berbicara beda itu adalah munafik. Jadi kalau misalnya, itu memang keputusan PKS ya kita hargai, tapi jangan kemudian membohongi rakyat,” sesalnya. Namun dari pengakuan Presiden PKS Anis Matta ia belum mendapat undangan untuk ikut dalam rapat Setgab di kediaman wapres malam itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
