Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana pemisahan Direkrotat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) nampaknya semakin nyata. Berdasarkan informasi yang Kontan.co.id himpun, Presiden Joko Widodo akan membentuk Badan Penerimaan Pajak (BPP) dalam periode kepemerintahan ke depan.
Sebetulnya, pemerintah saat ini sudah mengajukan pembentukan BPP yang tertuang dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang juga sudah melalui pembahasan dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).
Baca Juga: Tokopedia optimistis kabinet baru dapat mengembangkan ekonomi digital
Bahkan, beleid tersebut sudah diajukan sejak Bambang Brodjonegoro menjabat sebagai Menteri Keuangan periode 2014-2016. Sayangnya, sampai saat ini RUU tersebut belum juga disahkan.
Pengamat Pajak Danny Darussalam Taxation Center (DDTC) Darusalam menilai, pembentukan BPP sebagai realisasi pemisahan DJP dari Kemenkeu adalah suatu kebutuhan dalam reformasi pajak Indonesia.
“DJP sebagai lembaga yang selama ini berperan dalam memberikan kontribusi sekitar 70% bagi penerimaan pajak sudah seharusnya naik kelas sejajar dengan kementerian dan bukannya selevel eselon satu seperti selama ini,” kata Darussalam kepada Kontan.co.id, Senin (21/10).
Baca Juga: Jokowi akan rilis nama-nama kabinet baru pagi ini, simak bocorannya
