kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Minimbang pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan


Senin, 21 Oktober 2019 / 17:15 WIB

Minimbang pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan
ILUSTRASI. Petugas melayani wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran, Jakarta, Selasa (25/6/2019). Pemerintah menargetkan penerimaan pajak pada 2020 sebesar 9-12 persen atau sekitar Rp1.719,4 triliun-Rp1.766,8 triliun dari target Anggaran Pene


KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana pemisahan Direkrotat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) nampaknya semakin nyata. Berdasarkan informasi yang Kontan.co.id himpun, Presiden Joko Widodo akan membentuk Badan Penerimaan Pajak (BPP) dalam periode kepemerintahan ke depan.

Sebetulnya, pemerintah saat ini sudah mengajukan pembentukan BPP yang tertuang dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang juga sudah melalui pembahasan dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Baca Juga: Tokopedia optimistis kabinet baru dapat mengembangkan ekonomi digital

Bahkan, beleid tersebut sudah diajukan sejak Bambang Brodjonegoro menjabat sebagai Menteri Keuangan periode 2014-2016. Sayangnya, sampai saat ini RUU tersebut belum juga disahkan.

Pengamat Pajak Danny Darussalam Taxation Center (DDTC) Darusalam menilai, pembentukan BPP sebagai realisasi pemisahan DJP dari Kemenkeu adalah suatu kebutuhan dalam reformasi pajak Indonesia.

“DJP sebagai lembaga yang selama ini berperan dalam memberikan kontribusi sekitar 70% bagi penerimaan pajak sudah seharusnya naik kelas sejajar dengan kementerian dan bukannya selevel eselon satu seperti selama ini,” kata Darussalam kepada Kontan.co.id, Senin (21/10).

Baca Juga: Jokowi akan rilis nama-nama kabinet baru pagi ini, simak bocorannya


Reporter: Yusuf Imam Santoso
Editor: Noverius Laoli

Video Pilihan


Close [X]
×