kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.904.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.280   3,00   0,02%
  • IDX 7.113   44,39   0,63%
  • KOMPAS100 1.038   7,95   0,77%
  • LQ45 802   5,08   0,64%
  • ISSI 229   1,99   0,87%
  • IDX30 417   1,49   0,36%
  • IDXHIDIV20 489   1,52   0,31%
  • IDX80 117   0,66   0,57%
  • IDXV30 119   -0,75   -0,63%
  • IDXQ30 135   0,08   0,06%

Meski Sementara, Pemerintah Tetap Sediakan Program BLT


Kamis, 02 Juli 2009 / 17:02 WIB
Meski Sementara, Pemerintah Tetap Sediakan Program BLT


Reporter: Uji Agung Santosa | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Pemerintah akan memasukkan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) pada 2010 secara ad hoc atau sementara. BLT itu akan dimasukkan ke dalam program jaring pengaman sosial (JPS) jika nantinya ada kebijakan ekstrem, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta mengatakan, sebetulnya pemerintah bisa saja memasukkan BLT sebagai program yang dilakukan pada 2010, namun pelaksanaannya tetap ecara sementara. "Mungkin nanti dilakukan dalam perubahan APBN 2010,” kata Paskah di Jakarta, Kamis (2/7).

Ia mengatakan, untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan, pemerintah lebih mengandalkan program pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan, seperti pemberian beras miskin (raskin). Bahkan, menurut Paskah, pemerintah akan memberikan bantuan langsung seperti BLT jika ada kenaikan harga minyak mentah dunia.

Untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah akan membenahi kerangka regulasi, termasuk mendorong insentif-insentif dan penjaminan oleh pemerintah pusat untuk berbagai proyek pembangunan dengan swasta. Selain itu, pemerintah akan mengajak daerah untuk lebih aktif mendorong pembangunan infrastruktur.

Pemerintah memerlukan sedikitnya US$ 1,6 milliar untuk membangun berbagai sarana prasarana infrastruktur pada 2010. Tapi, kali ini, pemerintah hanya membiayai sekitar 30%-40% saja. Paskah mengatakan, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, pembangunan infrastruktur masih menjadi program prioritas termasuk program jaring pengaman sosial dan pemberian subsidi.

“Tapi, kita harus memperhitungkan penerimaan negara, tidak hanya belanja. Kalau kami hitung, jumlah belanja dan jumlah revenue akan sangat terbatas. Karena dalam satu term ini, kita masih akan dipengaruhi krisis,” katanya. Untuk itulah dalam rangka menggenjot pembangunan infrastruktur, pemerintah akan membuat kerangka anggaran dan kerangka regulasi yang lebih ramah terhadap investasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×