Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pagu anggaran tahun 2021 KKP saat ini menjadi Rp 4,75 triliun. Hal ini setelah adanya refocussing anggaran. Meski begitu, Ia menegaskan tidak ada refocussing anggaran yang terkait dengan masyarakat.
“Sampai dengan 19 Agustus 2021 realisasi penyerapan KKP pada tahun 2021 telah mencapai Rp 2,67 triliun atau sebesar 56,36%,” ujar Sakti dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin (23/8).
Sakti mengatakan, pihaknya akan terus memaksimalkan serapan anggaran hingga akhir tahun 2021. Lebih lanjut Ia menyebut, pagu anggaran KKP tahun 2022 sebesar Rp 6,11 triliun berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas dan Menteri KKP pada tanggal 23 Juli 2021.
Sakti menjelaskan, rencana kerja dan anggaran KKP tahun 2022 untuk sejumlah program. Yakni program pengelolaan perikanan dan kelautan sebesar Rp 2,12 triliun, program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp 190,99 miliar.
Baca Juga: KKP usul tambahan DAK bidang kelautan perikanan tahun 2022 sebesar Rp 1,8 triliun
Kemudian, program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp 86,22 miliar, program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar 273,7 miliar, program riset dan inovasi IPTEK sebesar Rp 50,75 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp 3,39 triliun.
Usulan perencanaan kerja diantaranya untuk penyiapan SDM sarana – prasarana sistem dalam rangka pelaksanaan pemungutan PNBP pasca produksi, pemberdayaan nelayan dalam bentuk bantuan pemerintah, pengelolaan penangkapan ikan terukur, pengembangan pelabuhan perikanan.
Lalu, revitalisasi tambak udang, modelling budidaya udang terintegrasi, pembangunan kampung budidaya di pedalaman, pesisir dan laut, pemberdayaan pembudidaya ikan dalam bentuk bantuan pemerintah.
Kemudian, penguatan armada pengawasan dan peningkatan operasi pengawasan melalui operasional kapal – kapal pengawasan dan pesawat patroli. Pengawasan disruptive fishing, penguatan koordinasi pengawasan lintas instansi terkait.
Peningkatan konsumsi ikan dalam negeri melalui kampanye gemar ikan, pembangunan pasar ikan, sentra kuliner dan udang. Penataan ruang laut, rehabilitasi kawasan ekosistem mangrove seluas 200 hektar, pengembangan usaha garam rakyat terutama peningkatan kualitas garam rakyat dan revitalisasi gudang garam rakyat.
Pengelolaan kawasan konservasi perairan, pemanfaatan jasa kelautan, pembangunan sarana – prasarana desa wisata bahari, pembagunan sarana – prasarana pesisir dan pulau – pulau kecil.
Baca Juga: Bidik Nelayan dan UMKM, HIPMI siapkan sentra vaksinasi di Pasar Ikan Muara Baru
Pendampingan program dan kelompok KP oleh 4491 penyuluh perikanan, penyelenggaraan pelatihan masyarakat untuk 25.000 orang, penyelenggaraan pendidikan vokasi 8535 orang peserta didik, kajian stok sumber daya ikan di 11 WPP (wilayah pengelolaan perikanan) dan 4 WPP perairan darat. Riset dan inovasi mendukung ditjen teknis.
“Mengingat masih banyak nya peran strategis KKP dalam agenda pembangunan nasional yang belum tertampung dalam pagu anggaran tahun 2022, serta untuk dapat melaksanakan kegiatan priorotas utamanya untuk kepentingan masyarakat dalam pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan maka KKP mengusulkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp 8,043 triliun,” jelas Sakti.
Hal itu terdiri dari belanja operasional sebesar Rp 236,61 miliar untuk belanja pegawai dan operasional perkantoran di pusat dan daerah, belanja non operasional sebesar Rp 7,806 triliun yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional dan terobosan KKP.
“Maka usulan pagu indikatif KKP untuk tahun 2022 menjadi sebesar Rp 14,16 triliun untuk penguatan kehadiran pemerintah di masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan,” tutur Sakti.
Selanjutnya: KKP: Penangkapan benih bening lobster hanya dapat dilakukan nelayan kecil
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
