Menteri Rini bantah BUMN dominasi proyek

Reporter: Agus Triyono | Editor: Dupla Kartini

JAKARTA. Menteri BUMN, Rini Soemarno membantah, BUMN selama ini mendapat keistimewaan dan mendominasi pelaksanaan proyek infrastruktur. Dia mengatakan, BUMN juga bersusah payah untuk mendapatkan proyek infrastruktur.

Untuk Tol Trans Jawa misalnya, kata Rini, BUMN mendapatkan proyek dari swasta dan itu tidak didapat begitu saja. BUMN mendapatkannya dari izin yang telah diperoleh swasta tapi dianggurkan, tidak digarap selama berpuluh tahun.

"Kami beli agar Trans Jawa bisa selesai, pembebasan lahan pakai dana talangan BUMN, baru diganti swasta, ketika ditanya BUMN mendominasi, saya hanya bisa katakan, di mana?" Katanya.

Presiden Jokowi ingin dominasi peran BUMN dalam ekonomi, termasuk pembangunan infrastruktur diakhiri. Dia ingin, swasta yang selama ini hanya sering mendapatkan tulang dalam pembangunan ganti diberi daging.

Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, perintah tersebut diberikan saat rapat internal dengan para menteri ekonominya di Istana, Kamis (27/7) siang. Perintah tersebut diberikan sebagai tindaklanjut atas rekomendasi Bank Dunia.

Bank Dunia, menyentil dominasi BUMN Indonesia. Mereka menilai pemerintah Indonesia terlalu membiarkan BUMN bersaing dengan swasta secara langsung. Jim Yong Kim, Presiden Bank Dunia mengatakan, harusnya memberikan peluang lebih besar kepada swasta dalam pembangunan, termasuk infrastruktur.

Kata Basuki, Jokowi mengakui sentilan Bank Dunia tersebut. Presiden juga sering mendapat keluhan dari investor tentang dominasi peran BUMN tersebut. Keluhan tersebut, salah satunya menyangkut penugasan BUMN.

Investor atau swasta mengeluh karena dalam menjalankan penugasan, BUMN tidak pernah mau memercikkan rezeki mereka ke swasta. Semua subkontrak pekerjaan yang ditugaskan ke mereka, diserahkan ke anak cucu perusahaan.

Alhasil, swasta hanya bisa gigit jari. "Ini diminta Beliau agar swasta diberi ruang sama, kalau ada penugasan diharapkaan subkontrak pekerjaan diserahkan ke swasta," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News