Reporter: Kiki Safitri | Editor: Agung Jatmiko
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa industri konstruksi menjadi salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi nasional, disamping sektor konsumsi.
Hal ini dikatakan sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pada triwulan-II 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,27%.
“Sebagai salah satu Kementerian dengan anggaran terbesar, penyerapan anggaran Kementerian PUPR sebagai belanja pemerintah turut berperan. Oleh karenanya penyerapan diharapkan bisa dilakukan secara merata, tidak menumpuk di akhir tahun sehingga bisa tetap menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%,” kata Basuki dalam rilis, Rabu (8/8).
Guna mempercepat realisasi belanja infrastruktur, Basuki meminta kepada seluruh balai dan satuan kerja Kementerian PUPR di daerah memperhatikan kualitas infrastruktur yang dibangun dengan memperkuat pengawasan, serta mengelola dengan baik aset infrastruktur yang sudah dibangun.
Ia menyebutkan bahwa Balai Kementerian PUPR di daerah tidak hanya sebagai construction manager yang hanya fokus membangun, tetapi juga infrastructure manager. Kepala Balai dan staf wajib mengetahui aset yang dimiliki, kondisi, lokasi dan pemanfaatan aset infrastruktur yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya. Selain itu, Balai wajib mengawasi seluruh pekerjaan infrastruktur yang ada di daerah, termasuk yang dikerjakan pemerintah daerah, jika ada hal-hal yang belum memenuhi kaidah teknis pekerjaan umum.
Tahun 2019 mendatang, Kementerian PUPR mendapatkan tugas tambahan untuk membangun dan merehabilitasi infrastruktur berupa bangunan sekolah, pasar, perguruan tinggi dan pondok pesantren. Hal tersebut sejalan dengan fokus program pemerintah untuk membangun infrastruktur dan sumber daya manusia Indonesia.
“Tentu ini adalah kepercayaan yang harus kita jalankan. Untuk itu akan dibentuk unit khusus pengelola program/tugas di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Dengan tanggung jawab yang semakin besar tersebut, kita harus mempertajam program agar kapasitas belanja kita meningkat, serta dapat menambah aset yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.
Dengan dilakukannya pembangunan fisik oleh Kementerian PUPR, para kepala sekolah dan guru bisa lebih fokus pada kegiatan belajar dan mengajar. Demikian juga dengan pondok pesantren, dimana fakta di lapangan masih banyak ponpes yang sangat tidak layak digunakan untuk sarana mendidik anak-anak.
Selain itu, Kementerian PUPR juga telah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, seperti dengan Kementerian Perdagangan untuk pembangunan pasar.
Kementerian PUPR mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp 6,5 triliun yang akan masuk dalam DIPA TA. 2019, sehingga pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2019 sebesar Rp 110,73 triliun.
Kebijakan program infrastruktur PUPR tahun 2019 mendatang juga diarahkan untuk pemerataan hasil pembangunan yang bertujuan mengurangi kesenjangan antar wilayah, salah satunya melalui peningkatan program padat karya tunai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
