Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Kementerian ESDM disorot publik pasca menteri Jero Wacik ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Sejumlah nama yang muncul belakangan ini untuk menduduki posisi Menteri ESDM dipandang masih belum berkompeten.
Asal tahu saja, nama yang beredar saat ini semisal nama Kuntoro Mangunsubroto mantan Menteri ESDM di era Orde Baru, Ari Soemarno mantan Dirut Pertamina, Raden Priyono mantan Kepala BP Migas, dan Darwin Silalahi mantan menteri ESDM era SBY. "Diperlukan menteri ESDM yang benar-benar bersih dan tidak menjadi bagian dari masalah," kata pengamat energi Kurtubi, Kamis (29/9)
Dia mengingatkan, persoalan mafia migas menyeruak karena sistem yang ada membuka peluang mafia migas menyusup. Misal, sejak era Badan Pelaksana Migas (BP Migas), kini berganti nama menjadi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), minyak dan gas yang diproduksi oleh negara, justru malah dijual melalui pihak ketiga dalam hal ini swasta maupun dialokasikan ke broker gas pencari rente.
"Itu juga terjadi sebelum era Raden Priyono di BP Migas dan di era Raden Priyono. Sudah ada ratusan penunjukan terjadi karena kan memang tidak bisa menjual minyak langsung. Yang apes kan Rudi Rubiandini saat menjadi Kepala SKK Migas. Disitu area bermain para mafia migas sehingga negara rugi ratusan triliun," tegasnya.
Kurtubi yang juga Ketua DPP Partai Nasdem ini menambahkan, dari sejumlah nama calon menteri ESDM yang disebut-di atas, pada dasarnya publik sudah tahu mereka punya rekam jejak kurang bagus. Yang kini harus diantisipasi, praktek mafia migas tidak bekerja sendiri. Melibatkan pejabat ditingkat BP Migas, pelaku bisnisnya, dan juga melibatkan aparat keamanan terutama dalam kasus-kasus pencurian minyak BBM.
"Khusus mafia pencurian BBM, orang Pertamina juga juga bisa mungkin bermain.Jadi para pemburu rente itu saling bekerjasama," tandasnya.
Untuk itu, ia meminta agar menteri ESDM baru selain memiliki profesionalisme, juga punya integritas dan sejalan dengan visi pemerintahan Jokowi yang ingin menumpas mafia migas. "Membubarkan Petral sebagai upaya untuk menutup arena bermain dari mafia migas, harus mendorong agar membeli langsung dari produsen, ini untuk menumpas pemburu rente, " tegasnya.
Hal senada juga diutarakan pengamat Kebijakan Migas, Yusri Usman menilai, sejumlah nama itu memang memiliki sejumlah catatan miring. Diantaranya disebut-sebut terlibat dalam mengeluarkan alokasi LNG ke Thailand via trader non Pertamina, kemudian diduga terlibat di kasus TPPI yang merugikan negara.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) Erwin Usman menambahkan nama-nama yang pernah duduk di BP Migas dan sebelumnya menjadi Menteri ESDM atau pernah duduk di Pertamina tidak layak dipilih. "Kuntoro, Purnomo, Raden Priyono, sederhananya itu merupakan nama-nama dalam bagian integral rusaknya tata migas tata kelola energi nasional," tegas Erwin.
Ia menambahkan, nama-nama itu sebelumnya sudah diberi kesempatan oleh konstitusi untuk menata ulang, memperbaiki tata kelola migas. Namun faktanya, justru ketika mereka menjabat, mafia migas makin menggurita dalam sistem ekonomi politik.
“Dengan alasan itu, maka mereka tidak usah dilibatkan lagi dalam agenda reformasi tata kelola migas yang akan dijalankan Jokowi JK,” tegasnya. (Sanusi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
