Reporter: Epung Saepudin | Editor: Dikky Setiawan
Jakarta. Langkah pihak kepolisian untuk mengawasi dakwah selama bulan Ramadhan, rupanya memantik reaksi Menteri Agama. Maftuh Basyuni, Menteri Agama RI, mengatakan, pengawasan dakwah merupakan kewenangan lembaganya dan bukan pihak kepolisian. "Saya terkejut dengan adanya pemberitaan yang menyebutkan bahwa polisi akan mengawasi kegiatan dakwah. Saya ingatkan, pengawasan itu adalah domain kami," tegasnya kala ditemui di Mabes Polri, Senin (24/8).
Meski begitu, Maftuh menyatakan, jika memang lembaganya tidak mampu menangani pendakwah yang dinilai menyalahi aturan atau memprovokasi, pihaknya akan mengajak kepolisian melakukan pengawasan. "Kalau kami kewalahan (mengawasi dakwah) dan ada pendakwah atau dai yang nakal, tentu kami minta bantuan (ke pihak kepolisian)," ujar Maftuh.
Namun, Maftuh mengaku bersyukur, karena telah ada kejelasan informasi bahwa pihak kepolisian tidak akan melakukan pengawasan dakwah selama bulan Ramadhan. Saya berterimakasih kepada pihak kepolisian yang tidak melakukan tindakan yang melanggar Undang-Undang Dasar. Sebab, pengawasan dakwah adalah domain Departemen Agama," tegasnya.
Maftuh juga meminta kepada media massa untuk lebih proporsional dalam hal melakukan pemberitaan. Ramainya berita pengawasan kegiatan dakwah, Maftuh menilai, karena adanya pemberitaan yang diputar balik. "Wartawan jangan memutar balik informasi atau jangan memperuwet sebuah permasalahan," saran Maftuh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
