/2026/09/24/461199430.jpg "Menko PMK Ungkap Dampak AI terhadap Pekerjaan dan Kebutuhan Pelatihan Tenaga Kerja")
Reporter: Prayogi Ikhrawinata | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), otomatisasi, dan dinamika geopolitik mengubah kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor. Perubahan ini mampu memicu munculnya jenis pekerjaan baru, perubahan ini mengubah cara kerja sekaligus menuntut pembaruan kompetensi pekerja.
Pemerintah turut merespons perkembangan AI, di tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Etika Kecerdasan Artifisial dan Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional 2026–2029. Pembahasan lintas kementerian atas kedua rancangan tersebut telah rampung pada Mei 2026 dan kini menunggu penetapan Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengatakan, perubahan teknologi membuat kebutuhan kompetensi tenaga kerja bergerak semakin cepat. Pendidikan sebelum memasuki dunia kerja perlu dilengkapi dengan pelatihan dan pengembangan keterampilan selama pekerja menjalankan pekerjaannya.
Baca Juga: Inflasi Komponen Inti Meningkat Jadi 2,84% Pada September 2026
“Pekerjaan bisa sama, mandatnya sama, output-nya sama, tetapi cara kerjanya sudah berbeda. Oleh karena itu, kebutuhan kompetensi terus berubah dan kompetensi tidak bisa disiapkan jauh-jauh waktu melalui pendidikan sebelum bekerja, tetapi juga pada saat sudah bekerja,” ujar Pratikno dalam pemaparan Rapat Koordinasi Nasional Kadin Indonesia, Kamis (1/10).
Pratikno menjelaskan, disrupsi teknologi dapat membuat sejumlah pekerjaan menghilang, sementara pekerjaan baru bermunculan. Sementara itu, teknologi seperti AI dan otomatisasi turut mengubah cara kerja di berbagai sektor.
Ia juga menyoroti kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia kerja. Dalam pemaparannya, Pratikno mengutip data BPS 2023 yang menunjukkan lebih dari 40% lulusan SMK bekerja di luar bidang keahliannya. Sementara itu, lulusan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang bekerja sesuai bidangnya disebut hanya sekitar 45%.
Merespon persoalan tersebut, pemerintah mendorong penguatan pendidikan vokasi, pelatihan kerja, serta program pemagangan yang melibatkan dunia usaha. Pendidikan formal tetap menjadi jalur penyiapan tenaga kerja jangka panjang, tetapi perlu disambungkan dengan kebutuhan industri melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan selama masa kerja.
Baca Juga: Inflasi Komponen Inti Meningkat Jadi 2,84% Pada September 2026
Pratikno menyebut, perlunya kolaborasi pemerintah dan sektor swasta agar materi pendidikan dan pelatihan lebih sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Pemerintah juga mengembangkan koordinasi melalui tim vokasi di tingkat nasional hingga daerah untuk memperkuat keterhubungan antara pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan industri.
Pratikno turut mengapresiasi kolaborasi Kadin Indonesia dengan pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Menurut dia, lembaga pendidikan perlu merespons perubahan metode kerja yang terjadi di berbagai sektor.
“Semua ini membuat banyak sekali jenis pekerjaan yang hilang, walaupun ada juga jenis pekerjaan baru yang muncul. Tapi yang jelas, semua sektor pekerjaan itu berubah cara pekerjanya. Lembaga pendidikan harus merespons semua ini,” ungkap Pratikno.
Ia berharap kerja sama pemerintah dan dunia usaha dapat memperkuat relevansi pendidikan serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja dalam menghadapi perubahan kebutuhan industri.
Baca Juga: Nilai Tukar Petani Naik 1,49% Menjadi 131,11 Pada September 2026
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
