Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dijaga agar tetap kredibel, berkelanjutan, dan sehat.
Melansir laman Setkab.go.id, berawal dari latar belakang itu, pemerintah menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 yang mampu bertahan di tengah guncangan perekonomian global dan gejolak ketidakpastian yang sangat tinggi.
Pasalnya, di tahun mendatang, IMF memproyeksikan pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia masih terus terjadi. Informasi saja, pada tahun 2022 ini, Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi ekonomi dari 3,6% mejadi 3,2% untuk tahun ini.
“Tahun depan akan lebih lemah lagi dari 3,6 ke 2,9% dari sisi pertumbuhan ekonomi global. Ini artinya bahwa lingkungan global kita akan menjadi melemah, sementara tekanan inflasi justru meningkat,” terangnya.
Sri Mulyani menambahkan, APBN 2023 harus didesain untuk bisa mampu tetap menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi.
Baca Juga: Respons Ketidakpastian Global, Jokowi Minta Sri Mulyani Lakukan Stress Test APBN
"Ini kita sering menyebutnya sebagai shock absorber,” ujar Sri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tentang Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2023, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (08/08/2022).
Sementara itu, pada tahun 2022, IMF mengatakan akan terjadi kenaikan inflasi global sebesar 6,6% di negara-negara maju dan 9,5% di negara-negara berkembang. Kenaikan inflasi yang sangat tinggi di negara maju tersebut, memicu pengetatan kebijakan moneter dan likuiditas, yang memacu capital outflow dan volatilitas di sektor keuangan.
“Inilah yang harus kita terus kelola di dalam negeri. Kami bersama Pak Gubernur Bank Indonesia di dalam terus meramu kebijakan fiskal dan moneter secara fleksibel namun juga pada saat yang sama efektif dan kredibel. Karena ini adalah suatu persoalan yang kombinasi dari baik kebijakan fiskal maupun moneter bekerja sama dengan kebijakan struktural,” ujar Sri Mulyani.
Baca Juga: Hadapi Resesi Global Tahun Depan, Apakah APBN Kuat?
Sri Mulyani juga sempat memaparkan mengenai realisasi anggaran pada semester I tahun 2022. Ia menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berada dalam posisi yang sangat baik dan akan terus dipertahankan pada semester II tahun 2022.
“Dilihat dari pertumbuhan ekonomi di kuartal II yang mencapai 5,44% dan ini adalah pertumbuhan yang sangat impresif tinggi karena tahun lalu kuartal II itu pertumbuhannya cukup tinggi yaitu 7,1 (dalam %). Jadi baseline-nya sudah tinggi tahun lalu kuartal II dan tahun ini tetap bisa tumbuh di atas 5% bahkan di atas perkiraan optimis kami yaitu 5,2 (%) ternyata realisasinya 5,44 (%),” jelasnya.
Ditambahkan Menkeu, kondisi perekonomian Indonesia sudah seperti pada saat sebelum pandemi COVID-19, baik dihitung dari sisi level GDP tahun 2021 maupun 2022. Defisit APBN juga masih relatif moderat.
“Presiden tadi menyampaikan bahwa pertumbuhan defisit APBN harus di bawah 3 persen dan dijaga dari sisi sustainabilitasnya. Oleh karena itu, kita akan melihat dari sisi belanja negara yang tetap akan mendukung berbagai prioritas-prioritas nasional,” ujarnya.
Baca Juga: Sri Mulyani: Windfall Profit dari Lonjakan Harga Komoditas Tak Akan Terulang di 2023
Menutup keterangan persnya, Menkeu menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup kuat ini harus dijaga dari faktor-faktor pendukung domestik, seperti konsumsi, investasi, serta belanja pemerintah.
“Bapak Presiden minta untuk tahun 2022 ini seluruh kementerian/lembaga fokus merealisasi belanja pemerintah dan terutama dipakai untuk membeli produk-produk yang memiliki kandungan lokal tinggi, dalam hal ini produk dalam negeri Bangga Buatan Indonesia," tegasnya.
Menurut Sri Mulyani, hal ini semuanya akan dapat mendukung pemulihan ekonomi yang makin kuat di kuartal III dan kuartal IV pada saat lingkungan global sedang mengalami kecenderungan gejolak ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
