Reporter: Grace Olivia | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menghadiri pertemuan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM) 2019 pada 2 – 5 April lalu, di Chiang Rai, Thailand.
Pertemuan tersebut membahas pencapaian dan tantangan kerja sama keuangan ASEAN dalam mencapai Visi ASEAN Economic Community (AEC) 2025. Visi itu adalah penguatan integrasi dan konektivitas ekonomi untuk meningkatkan daya saing kawasan dan mendorong pembangunan inklusif dan berorientasi pada pembangunan manusia.
Penguatan kerja sama negara-negara ASEAN menjadi krusial, mengingat dinamika ekonomi regional dan global yang diwarnai ketidakpastian akibat tensi perdagangan, proteksionisme, kelesuan ekonomi negara-negara maju, perubahan arah kebijakan moneter negara maju, serta meningkatnya peluang dan tantangan terkait ekonomi digital dan pembangunan berkelanjutan.
Mengutip keterangan resmi Kementerian Keuangan, Minggu (7/4), AFMGM menyepakati berbagai agenda yang diusulkan Thailand, selaku Chairman ASEAN, yang mengangkat tema “Advancing Partnership for Sustainability”.
Topik yang disepakati bersama antara lain terkait, pertama, konektivitas melalui peningkatan fasilitasi perdagangan dan investasi, serta keterhubungan sistem pembiayaan dan pembayaran; ketahanan sistem keuangan, terutama dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi digital dan risiko keamanan siber; serta keberlanjutan, melalui optimalisasi mekanisme pembiayaan pasar modal dan perbankan untuk pembangunan berkelanjutan serta peningkatan micro-insurance untuk mendorong inklusi keuangan.
Pada pertemuan ini, para Menteri Keuangan ASEAN menandatangani Protokol ke-8 ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), dan menyepakati akselerasi negosiasi lanjutan Protokol 9 pada tahun 2019.
Para Menkeu juga memfinalisasi negosiasi perjanjian ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA) khususnya pada jasa keuangan, yang akan ditandatangani pada pertemuan ASEAN Economic Ministers pada akhir April 2019.
Pada isu pembiayaan infrastruktur, ASEAN Infrastructure Fund (AIF), mekanisme pembiayaan yang dibentuk oleh ASEAN sejak tahun 2012, mengembangkan dua mekanisme pembiayaan baru. Pertama, ASEAN Inclusive Finance Facility yang bertujuan untuk mengembangkan akses pembiayaan konsesional bagi negara Kamboja, Laos, dan Myanmar.
Kedua, ASEAN Catalytic Green Fund yang akan memanfaatkan potensi pembiayaan dari lembaga pembangunan regional dan global, serta pendanaan dari lembaga donor dan swasta untuk membiayai proyek pembangunan berkelanjutan di kawasan.
Indonesia dan Malaysia juga ditetapkan sebagai ketua pembentukan Working Group (WG) on Infrastructure Finance yang bertujuan untuk meningkatkan pembiayaan infrastruktur melalui pasar modal.
Ada pula pembentukan WG on Sustainable Finance yang akan mendorong penerbitan obligasi pembangunan berkelanjutan di wilayah melalui penggunaan standar ASEAN atas surat utang hijau, berkelanjutan dan sosial.
Lalu, publikasi Guidance Notes on Digital Financial Services dan Guidance Notes on Financial Education and Consumer Protection untuk mendorong inklusi keuangan kawasan, serta kerja sama pengembangan sektor asuransi khususnya micro-insurance yang diharapkan dapat menjangkau masyarakat menengah ke bawah yang belum terlindungi asuransi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
