Sumber: Antara | Editor: Havid Vebri
JAKARTA. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan resmi meluncurkan program tol laut di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Peluncuran program ini ditandai dengan "Peluncuran Perdana penyelenggara Kewajiban Pelayanan publik untuk Angkutan Barang dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut Anggaran 2015". Menurut Jonan, pengoperasian pertama program ini dengan tiga kapal dan tiga ruas trayek.
Tiga trayek tersebut di antaranya, Kode Trayek T-1 Tanjung Perak - Tual - Fak fak - Kaimana - Timika - Kaimana - Fak fak - Tual -Tg Perak (Doperasikan oleh KM. Caraka Jaya Niaga III - 32.
Kode Trayek T - 4 : Tg. Priok - Biak - Serui - Nabire -Wasior - Manokwari - Wasior- Nabire - Serui - Blak - Tg Pnok. (Dioperasikan oleh KM. Caraka Jaya Niaga Ill - 22).
Kode Trayek T -6 : Tg. Priok - Kijang - Natuna - Kijang - Tg Priok. (Dioperasikan oleh KM. Caraka Jaya Niaga III - 4).
"Sehubungan dengan keterbatasan waktu yang tinggal 0 bulan dan ketersediaan armada PT Pelni, maka baru dioperasikan tiga unit kapal untuk tiga tiga ruas trayek dengan nilai subsidi sebesar Rp 30 miliar," katanya, Rabu (4/11).
Jonan mengatakan, sebetulnya telah ditetapkan enam trayek yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/6/2/DJPL-15 tentang Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut Tahun Anggaran 2015.
Besaran Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut tersebut sebesar Rp 257,907,959,000 dengan enam unit kapal.
Dalam rangka pelaksanaan program tot laut tersebut, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan memberikan penugasan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).
Penugasan tersebut tertuang datam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Pubtik untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut, yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun 2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut dan peraturan Menteri Perhubungan Nomor 168 Tahun 2015 Tentang Tarif Angkutan Barang Dalam Negeri dan Bongkar Muat Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut.
"Dengan adanya pelaksanaan tol laut tersebut diharapkan ketersediaan barang dan kebutuhan masyarakat khususnya bagian Timur Indonesia dapat terlayani dengan kesetaraan harga barang di Indonesia Bagian Barat," tuturnya.
Menurut Jonan, dengan adanya "freight-liner" atau angkutan barang terjadwal ke Wilayah Timur bisa memberikan kepastian dan kepercayaan diri bagi pengusaha, sehingga harga bisa ditekan.
"Selama ini datangnya kapal itu tidak pasti ada yang dua minggu empat kapal, jadi haga itu ditentukan berdasarkan datangnya kapal, gelombang tinggi dan sebagainya. Jadi dengan adanya 'freight-liner' bisa memberikan kepastian kepada pengusaha," ujartnya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Boedhi Setiadji dalam sambutannya mengatakan kontrak PSO senilai Rp 30 miliar untuk pengoperasian tol laut tahun ini berlangsung dari 2 November hingga 31 Desember 2015.
"Untuk pengiriman pertama 40 TEUs dari Pelabuhan Tanjung Priok dan 39 TEUs dari Kementerian Perdagangan," ucapnya.
Menteri Perdagangan dalam sambutannya mengaku optimistis dengan adanya tol laut harga barang di Wilayah Timur bisa turun hingga 30%.
"Kami sangat mengapresiasi kerja sama antarkementerian ini, kami mendukung sepenuhnya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
