kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.476.000   8.000   0,54%
  • USD/IDR 15.855   57,00   0,36%
  • IDX 7.134   -26,98   -0,38%
  • KOMPAS100 1.094   -0,62   -0,06%
  • LQ45 868   -3,96   -0,45%
  • ISSI 217   0,66   0,31%
  • IDX30 444   -2,90   -0,65%
  • IDXHIDIV20 536   -4,36   -0,81%
  • IDX80 126   -0,06   -0,05%
  • IDXV30 134   -2,14   -1,58%
  • IDXQ30 148   -1,23   -0,83%

Meneropong Sejumlah Tantangan Ekonomi Indonesia Terutama dari Ketidakpastian Global


Kamis, 15 Februari 2024 / 11:54 WIB
Meneropong Sejumlah Tantangan Ekonomi Indonesia Terutama dari Ketidakpastian Global
ILUSTRASI. Bongkar muat petikemas di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (25/1/2024). Pertumbuhan ekonomi di 2025 masih akan diliputi ketidakpastian, utamanya rambatan dari perekonomian global.


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi di 2025 masih akan diliputi ketidakpastian, utamanya rambatan dari perekonomian global.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meramal, tekanan deflasi ekonomi China, dan juga dinamika pemilu Amerika Serikat (AS) yang  berlangsung pada November 2024 akan banyak mempengaruhi Indonesia dalam beberapa aspek, seperti ekonomi, politik, keamanan, dan pertahanan.

“2025 saya melihat global belum tentu berpihak pada ekonomi dalam negeri Indonesia, sehingga kita lihat dari situasi tekanan domestik ekonomi di China, ada pemilu di AS, efeknya akan berlangsung sampai 2025,” tutur Bhima kepada Kontan, Rabu (15/2).

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Meningkat Jadi US$ 407,1 Miliar pada Akhir 2023

Di samping itu, konflik di Timur Tengah yang masih terjadi hingga saat ini akan mempengaruhi stabilitas harga komoditas terutama pada perdagangan global.

Maka dari itu di 2025, Bhima menghimbau agar Pemerintah bisa menjaga konsumsi domestik. Artinya kebijakan fiskal harus didesain dengan akomodatif utamanya untuk kelas menengah, dan investasi domestik atau pmdn harus ditingkatkan, serta belanja pemerintah harus  berkualitas.

Kebijakan fiskal yang bisa diberikan untuk kelas menengah adalah paling mendesak dengan menunda kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang rencananya naik pada 2025.

Baca Juga: Begini Proyeksi Pergerakan Rupiah untuk Hari Ini (15/2)

Kemudian pajak hiburan ditunda penerapannya, dan pemerintah perlu memperluas basis pajak.

“Jadi bukan intensifikasi pajak yang dilakukan tetapi terus memperluas objek pajak baru. Sehingga tidak mengganggu penerimaan dari wajib pajak existing. Jadi uangnya buat wajib pajak bisa dibelanjakan lagi,” ungkapnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek)

[X]
×