Reporter: Agung Hidayat | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) memperingati hari jadinya yang ke-20 secara sederhana di tengah pandemi Covid-19 di Kantor Apkasi, Sabtu ini (30/5) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Kegiatan ini digelar sebagai salah satu bentuk syukur bahwa Apkasi mampu melewati dua dekade dalam mengawal pelaksanaan otonomi daerah.
Tampak hadir di Kantor Apkasi mulai dari Prof Ryaas Rasyid, selaku Penasehat Khusus Apkasi, Isran Noor, Gubernur Kaltim yang pernah menjadi Ketua Umum Apkasi, serta Mardani H. Maming, selaku Ketua Dewan Pembina Apkasi, dan menjadi lengkap dengan kehadiran Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Airin Rachmi Diany yang juga adalah Walikota Tangerang Selatan untuk bersama-sama melakukan video conference yang diikuti oleh para Pengurus Apkasi dan Apeksi di daerah masing-masing.
Baca Juga: Menkeu: Pemerintah sudah salurkan dana bagi hasil ke Pemprov DKI Rp 2,6 triliun
Seperti diketahui momentum HUT ke-20 bagi Apkasi diperingati pada 30 Mei 2020, dan bagi Apeksi lebih dahulu merayakannya pada 25 Mei 2020. Dalam arahannya melalui video Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri RI, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-20 baik kepada Apkasi maupun kepada Apeksi.
Dalam kesempatan baik ini Tito mengapresiasi kerjasama Apkasi dan Apeksi untuk ke depan terus sinergi dan berkolaborasi. Tito mengajak kepada para kepala daerah untuk saling belajar, belajar dari daerah yang lebih sukses, bahkan dari daerah yang kurang berhasil sekali pun.
“Dari yang berhasil bisa kita tiru dan dikreasikan agar lebih berkembang sesuai konteks wilayah masing-masing, yang kurang berhasil atau ada masalah hukum dan lain-lain, ini juga kita pelajari supaya tidak terjadi lagi dan bisa menjadi motivasi bagi kita untuk lebih maju,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/5).
Apkasi, menurut Tito, akan bisa tumbuh dan berkembang dan dihormati oleh pemimpin lainnya baik Apkasi sendiri maupun Apeksi atau asosiasi gubernur atau asosiasi tingkat parlemen baik DPRD, DPRD Tingkat II dan lain-lain, untuk bisa memperkuat marwah daripada Apkasi.
Apkasi bisa menjadi penyaluran kepala daerah lainnya, untuk menyamakan persepsi, saluran untuk menyampaikan aspirasi dan saluran juga untuk melakukan koreksi.
Kerja sama perlu dibangun ke semua pihak, baik dengan Apeksi, maupun dengan asosiasi lainnya dan dengan pemerintah pusat, karena hanya dengan kebersamaan kita bisa membangun, karena kewenangan pembangunan di daerah masing-masing tidak sepenuhnya ada di tangan para bupati/walikota, tapi ada yang di pemerintah pusat, tingkat provinsi, bahkan ada yang di tingkat desa.
Kondisi ini, sebut Tito, memerlukan tidak hanya kecerdasan, tapi juga memerlukan emotional quostient, kemampuan untuk membangun hubungan, ke atas, ke samping dan ke bawah.
“Lebih dari itu, karena rekan-rekan banyak bergerak di bidang upaya memajukan melalui proses pembangunan, maka para kepala daerah harus mendengar suara dari bawah, yakni suara rakyat, rakyat yang harus selalu kita lindungi. Satu lagi kemampuan yang perlu dimiliki seorang kepala daerah adalah kemampuan entrepreneurship, kemampuan untuk berwirausaha dalam rangka untuk menangkap peluang yang ada di daerah masing-masing,” kata Tito.
Baca Juga: Tak Taat Aturan, Pencairan DAU 380 Pemda Ditunda
Dengan jiwa entrepreneurship, peluang-peluang yang ada di daerah bisa dikembangkan sehingga mampu untuk mendapatkan pendapatan yang sebanyak-banyaknya dengan cara-cara sesuai aturan hukum dan kemudian menggunakannya atau membelanjakannya dengan tepat sasaran, hemat dan selektif.
“Dengan begini daerah rekan-rekan bupati dan wali kota menjadi daerah surplus dalam bidang anggaran, bukan daerah yang defisit karena belanjanya lebih besar, belanjanya dengan program-program yang tidak bisa dieksekusi sementara pendapatannya lebih kecil, ibarat lebih besar pasak daripada tiang," urai Tito.
Tito mewanti-wanti agar jangan sampai menjadi daerah yang defisit, daerah harus lebih independen, harus kuat secara keuangan, secara ekonomi dan ini sekali lagi memerlukan keahlian, kemampuan entrepreneurship atau kemampuan berwirausaha yang harus dimiliki para kepala daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
