Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelenggarakan sertifikasi CGCAE atau Cerified of Government Chief Audit Executive angkatan kedua. Hal tersebut diperlukan guna menjawab tantangan perubahan dalam pengawasan intern, sehingga level profesionalitas pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat meningkat.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, program sertifikasi ini penting dalam meningkatkan kapabilitas dan kompetensi pimpinan APIP. Utamanya, dalam pencegahan korupsi dan peringatan dini atau early warning system bagi kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah.
"Pemantauan yang kami lakukan, masih terdapat 150 APIP yang jumlah auditornya kurang dari 10 orang, dan 248 APIP yang masih perlu ditingkatkan kualifikasi profesionalnya," kata Ateh dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/2).
Baca Juga: Alasan Bio Farma ubah kemasan vaksin Covid-19 asal Sinovac
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, peran auditor semakin lama semakin strategis, bukan hanya sebagai pengawas (oversight) saja. Akan tetapi ada pekerjaan sebagai konsultan (insight), dan juga memproyeksikan permasalahan ke depan (foresight).
“Peran auditor menjadi semakin kompleks, terutama dalam mengawal pengelolaan keuangan negara, bagaimana caranya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan mengefisienskan belanja pemerintah,” ucap Tito.
Mantan Kapolri itu mengapresiasi BPKP dan segenap jajaran atas inisiatif pelatihan BPKP. Ia berharap, dengan sertifikasi ini dapat meningkatkan integritas jajaran pengawasan intern. Ia juga mengajak seluruh pimpinan APIP daerah agar dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik sehingga marwah pengawasan intern akan terangkat.
“Siapa lagi yang akan mengangkat marwah pengawasan intern, jika bukan dari institusi pengawasan intern itu sendiri,” ujar dia.
Anggota V BPK RI, Bahrullah Akbar juga memberikan apresiasi atas pelatihan dan sertifikasi tersebut. Pasalnya, apa yang dikerjakan BPKP akan berdampak terhadap peningkatan kualitas pengawasan oleh APIP dan akan mempermudah pemeriksaan oleh auditor ekstern (BPK).
Baca Juga: Ini 6 perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam penanganan corona di masa PPKM II
“Sinergi dan kolaborasi antara auditor intern dan pemeriksa ekstern dibutuhkan utamanya untuk menjaga akuntabilitas keuangan negara,” ucap Akbar.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mengharapkan agar APIP dapat meningkatkan kualitas pengawasan intern, sehingga dapat melakukan pengawalan secara optimal atas akuntabilitas tata kelola keuangan serta penyelenggaraan program kegiatan pembangunan.
Selanjutnya: Kemendag dorong pengembangan ekspor produk bernilai tambah tinggi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
