Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Korea Selatan kemarin, Kamis (26/9), membantah telah membahas kerja sama mata uang dua negara atau bilateral swap dengan Indonesia. Tak tanggung-tanggung, sanggahan ini disampaikan oleh dua otoritas keuangan Negeri Ginseng itu, yakni Kementerian Strategi Keuangan dan Bank Sentral Korea (Bank of Korea).
"Tidak ada diskusi atau kesepakatan yang dibuat antara dua negara (mengenai perjanjian bilateral swap) termasuk dalam besaran dan persyaratan swap," demikian pernyataan tegas dua institusi keuangan Korea dalam sebuah pernyataan bersama, seperti dikutip dari Reuters.
Sikap tegas ini merupakan reaksi atas komentar pejabat Indonesia yang berulang kali mengatakan perjanjian bilateral swap tersebut akan segera ditandatangani. Indonesia diketahui berusaha mencari perjanjian swap untuk menopang mata uang rupiah yang lemah dan jatuh hampir 16% terhadap dollar AS sepanjang tahun ini.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang PS Brodjonegoro belum mau mengomentari sanggahan tersebut. Sebab, perjanjian kerjasama ini masih dalam tahap negosiasi.
"Saya belum mau mengomentari hal ini, karena semua masih dalam tahap negosiasi," kata Bambang di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/9).
Karena itu, Bambang meminta seluruh pihak untuk menunggu pengumuman resmi mengenai kerja sama bilateral swap ini. Bambang juga meminta seluruh pihak untuk tidak berspekulasi atas kerja sama ini, karena akan berakibat buruk untuk hubungan baik dengan negara lain.
"Jadi ditunggu saja, begitu ada announcement, maka itu resminya. Jadi tidak perlu berspekulasi karena ini tidak bagus untuk hubungan dengan negara-negara lainnya," ujar Bambang.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat menggembor-gemborkan bahwa Indonesia mengajukan bilateral swap ke China dan Korea Selatan. Rinciannya dari China sebesar US$ 15 miliar dan Korea sekitar US$ 10 miliar.
Menurutnya, jika kesepakatan tersebut berhasil diteken, total dana cadangan krisis alias second line of defense hampir mencapai US$ 40 miliar. Dana itu akan masuk sebagai cadangan devisa.
Menurut Hidayat, kesepakatan tersebut akan diteken bulan depan. “Antara 2-3 Oktober ketika Presiden China, Xi Jinping datang ke Indonesia,” ujarnya di gedung Bank Indonesia, Selasa (24/9).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
