kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Masih ada poin krusial yang dibahas, penyusunan naskah akademik RUU Kepailitan molor


Kamis, 27 September 2018 / 21:40 WIB
Masih ada poin krusial yang dibahas, penyusunan naskah akademik RUU Kepailitan molor
ILUSTRASI. Suasana FGD-FGD menggagas UU Kepailitan


Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Target penyelesaian naskah akademik revisi UU 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mundur. Sebelumnya Tim Kelompok Kerja (Pokja) revisi menargetkan naskah akademik akan rampung September ini.

"Saat ini masih terus pembahasan, kemarin sudah di Surabaya, dan kita masih akan roadshow beberapa kali lagi," kata Anggota Tim Ponja Imran Nating saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (27/9).

Imran yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) ini berharap proses penyusunan naskah akademik dapat dirampungkan pada tahun ini.

"Target kita semoga tahun ini beres, sehingga tahun depan sudah bisa masuk proses penyusunan RUU, dan segera masuk Prolegnas," lanjutnya.

Asal tahu saja, Desember 2017 lalu sejatinya tim telah membuat naskah akademik, namun banyak pihak menilai beberapa poin krusial belum terakomodasi dalam beleid kepailitan nasional ini. Makanya, pada akhir Agustus lalu, AKPI turut memberikan beberapa poin yang perlu diubah dalam revisi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×