kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Masalah Amdal akan dipermudah dalam Omnibus Law selain mencabut perda


Minggu, 05 Januari 2020 / 15:42 WIB
Masalah Amdal akan dipermudah dalam Omnibus Law selain mencabut perda
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas Rancangan Undang Undang omnibus law cipta lapangan kerja di Istana Bogor, Jumat (27/12).

Reporter: Abdul Basith | Editor: Wahyu Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Undang Undang (UU) Omnibus Law cipta lapangan kerja akan memasukkan kemudahan analisis dampak lingkungan (Amdal). Sejumlah pembangunan dinilai tidak memerlukan Amdal untuk memulai pembangunan.

Meski begitu hal itu hanya bagi daerah tertentu. "Kalau ada Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)," ujar menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono akhir pekan lalu.

RTRW akan menentukan zona tertentu yang dapat digunakan sesuai tata ruangnya. Salah satunya adalah zonasi untuk kawasan perumahan.

Baca Juga: Apindo: Prospek manufaktur 2020 tergantung implementasi omnibus law dan revisi DNI

Pembangunan perumahan dalam zonasi tersebut akan dibebaskan dari pengurusan Amdal. Oleh karena itu pengembang akan lebih cepat lakukan pembangunan.

Asal tahu saja, masalah Amdal akan masuk dalam kluster penyederhanaan perizinan berusaha. Hal itu akan masuk dalam substansi izin lingkungan.

Selain masalah Amdal, Omnibus Law juga akan memastikan dapat membatalkan peraturan daerah yang bermasalah. Nantinya Perda tersebut dapat dicabut oleh presiden. "Pencabutan Perda nanti akan dimasukkan dalam UU Omnibus Law terkait," terang staf khusus presiden Dini Shanti Purwono kepada Kontan.co.id.

Baca Juga: Tak hanya omnibus law, kebijakan ekonomi pemerintah ini juga dinanti tahun ini

Sebelumnya total peraturan yang ada dari peraturan pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten dan kota tercatat sebanyak 43.866. Angka tersebut belum termasuk dengan peraturan tingkat kecamatan.

Pemerintah Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebelumnya telah mencabut 3.300 peraturan termasuk perda. Namun, upaya deregulasi tersebut dihentikan akibat gugatan yang dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

 




TERBARU

Close [X]
×