Reporter: Fahriyadi | Editor: Fahriyadi .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah berkirim surat melalui email kepada Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang intinya meminta KPK mengawal dan mencegah korupsi atas proyek Kartu Prakerja tahun 2020 anggaran Rp 5,6 triliun. Adapun laporan tersebut disampaikan pada Kamis, (23/4).
“Kami saat ini belum melaporkan dugaan korupsi dikarenakan belum terjadi pembayaran secara lunas terhadap proyek ini, sehingga belum terjadi kerugian negara. Namun demikian, kami tetap meminta KPK mengawalnya karena kedepannya berpotensi korupsi karena besarnya anggaran dan jenis pekerjaan yang sulit diukur,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Kamis (23/4).
Seperti diketahui, program Kartu Prakerja telah meluncur pada 20 Maret 2020 lalu dengan anggaran jumbo Rp 5,6 triliun. Adapun proyek ini dikerjakan oleh delapan perusahaan platform digital yakni Bukalapak, Mau Belajar Apa, Pintaria, Ruangguru, Sekolahmu, Tokopedia, Pijar Mahir, dan Sisnaker.
Berikut dugaan potensi tindak pidana korupsi pada proyek ini jika tidak dicegah sejak dini:
1. Diduga akan terjadi Pemahalan Harga (Mark up) sebesar Rp 2,58 triliun;
Hal ini berdasar pendapat ahli Peneliti Indef Nailul Huda yang menyebut, delapan platform digital yang bekerja sama dengan pemerintah dalam menyediakan pelatihan Kartu Prakerja berpotensi meraup untung sebesar Rp 3,7 triliun. Ini berarti masing-masing platform bisa meraih keuntungan dari proyek Rp 457 miliar per platform jika keuntungan tersebut dibagi rata.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan batasan keuntungan pada kisaran sekitar 20% (Rp 5,6 Triliun dibagi 20% adalah Rp 1,12 triliun) , jika keuntungan Rp 3,7 triliun dan dikurangi Rp 1,12 triliun, maka akan terjadi pemahalan harga Rp 2,58 triliun, sehingga dengan keuntungan di atas 20% pada proyek Kartu Prakerja, maka akan dapat diduga telah terjadi pemahalan harga ( mark up ) sebesar Rp 2,28 triliun sehingga merugikan negara .
2. Terdapat dugaan salah perncanaan , tidak efisieen dan tidak tepat sasaran sehingga sulit pertaanggungjawaban hasilnya secara riel dan terukur.
Menurut Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, penggunaan anggaran Rp 5,6 triliun tersebut tidak efisien. Pasalnya, besaran anggaran tidak sesuai dengan kualitas pelatihan yang diberikan secara online. "Masalahnya banyak lembaga individu yang memberi kuliah, pelatihan, gratis. Tinggal cari di Youtube pelatihan gratis. Dosen juga ngasih kuliah gratis," ujar Tauhid beberapa waktu lalu.
Besaran anggaran tersebut pun setara dengan alokasi anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada APBN 2019 yang sebesar Rp 5,27 triliun, meski tahun ini besaran anggaran tersebut telah menyusut jadi Rp 3,19 triliun. "Dan kita nggak membayangkan, biaya pemberdayaan desa itu untuk masyarakat desa yang dimanfaatkan secara riil face to face. Sayang sekali uang dimanfaatkan untuk itu padahal orang bisa berpartisipasi secara gratis," lanjut Tauhid.
Selain itu, Tauhid menilai besaran insentif Rp 150.000 yang diberikan pemerintah untuk tiga kali survei paska pelaksanaan kartu prakerja kepada setiap peserta berlebihan. Menurut dia, dengan total anggaran Rp 840 miliar survei yang dilakukan tidak akan berjalan secara efisien. Sebab, dengan anggaran sebesar itu survei dilakukan secara online. Pemberian insentif untuk survei juga dinilai mengurangi obyektifitas peserta program Kartu Prakerja. "Survei resmi lain kan tidak dibatar kalaupun ada ngasih gift. Karena tidak merasa ditekan. Ini yang menurut saya penting. Karnea memang di tengah situasi kekurangan anggaran, defisit dinaikan lebih dari 3 persen, ada model program yang jauh dari harapan,"
Namun demikian, berbagai pelatihan yang diberikan dinilai kurang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang saat ini sedang terdisrupsi. Selain itu, harga setiap pelatihan juga dinilai cukup mahal ketika di sisi lain banyak pelatihan gratis yang tersedia melalui internet. "Jenis pelatihan yang diberikan umumnya soft skill seperti bagaimana memulai bisnis warung kopi, make up, bagaimana cara agar lulus CPNS, ini dengan sektor yang terdampak tidak relevan," ujar Tauhid.
Ketika ditelusuri, pada laman Skillacademy milik Ruangguru misalnya, terdapat Paket Pelatihan Ojek Online seharga Rp 1 juta, yang didiskon dari harga asli Rp 3,82 juta. Paket tersebut terdiri atas Pelatihan Perencanaan Keuangan untuk Pekerja Harian Lepas dengan harga Rp 100.000, Pelatihan Customer Service: Menguasai Teknik Pelayanan dengan harga Rp 200.000, dan Percakapan Bahasa Inggris Dasar Rp 100.000, Kemudian ada juga Pelatihan Teknik Pengelola Stres Agar Kerja Bisa Lebih Produktif Rp 200.000.
Selain itu, di dalam paket tersebut juga ada Pelatihan Manajemen Waktu Agar Kerja Lebih Produktif Rp 200.000 dan Tenang di Hari Tua, Siapkan Dana Pensiun dari Sekarang Rp 200.000. Hampir seluruh kelas tersebut diisi oleh trainer dari Ruangguru maupun dari SkillAcademy.
Adapun pada laman maubelajarapa.com, beberapa kelas untuk Kartu Prakerja meliputi Webinar Belajar Membuat Kroket Ayam Keju yang dihargai Rp 400.000 yang diberikan oleh Baking World, Paket Webminar Belajar Mengenai Google Ads dan Google Analytics Rp 450.000 hingga Paket 4 sesi Webminar Belajar Menciptakan Pelayanan Unggul untuk Mencapai Kepuasan Pelanggan yang diadakan oleh Paradigm. Paket tersebut dibanderol harga Rp 800.000. Pada platform sekolah.mu, terdapat kelas promote Business Using Instagram oleh Data Academy yang dibanderol Rp 990.000 hingga Belajar Programming: Intro to Website yang dibanderol harga Rp 600.000 dengan durasi kelas 5 jam.
Tak ada jaminan untuk peserta Kartu Prakerja Selain tak relevan, Tauhid menilai tidak ada jaminan peserta yang turut serta dalam pelatihan melalui Program Kartu Prakerja mendapatkan rekognisi dari pasar.
"Katakanlah mereka akan dapat sertifikat dari provider, tapi apakah pasar akan merekognisi kalau sertifikat online? Rekognisi pasar itu misalnya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, kalau tidak, bagaimana caranya sudah pelatihan tapi sertifikasi tidak bisa dipakai?" jelas Tauhid.Sementara itu, Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky mengakui memang ada sejumlah pelatihan online yang bisa diakses secara gratis.
3. Diduga Penunjukan Kontraktor delapan perusahaan mengarah monopoli atau praktek usaha tidak sehat. Bahwa proses penunjukan delapan perusahaan penyedia jasa dilakukan secara tertutup dan memungkinkan terdapat perusahaan yang tidak memenuhi kualifikasi dikarenakan tidak ada pengumuman persyaratan administrasi dan teknis untuk mengerjakan proyek kartu pra kerja;
4. Sumber pendanaan tidak ada dasar hukumnya. Bahwa berlakunya Perppu No. 1 tahun 2020 tentang Corona berlaku pada tanggal 31 Maret 2020, sedangkan proyek ini dimulai pada tanggal 20 Maret 2020 sehingga patut dipertanyakan sumber dana dan dasar hukumnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
