kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.904.000   -25.000   -1,30%
  • USD/IDR 16.295   -10,00   -0,06%
  • IDX 7.113   44,39   0,63%
  • KOMPAS100 1.038   7,95   0,77%
  • LQ45 802   5,08   0,64%
  • ISSI 229   1,99   0,87%
  • IDX30 417   1,49   0,36%
  • IDXHIDIV20 489   1,52   0,31%
  • IDX80 117   0,66   0,57%
  • IDXV30 119   -0,75   -0,63%
  • IDXQ30 135   0,08   0,06%

MAKI Desak Kejagung Periksa Menkominfo Terhadap Kasus BAKTI


Senin, 16 Januari 2023 / 17:16 WIB
MAKI Desak Kejagung Periksa Menkominfo Terhadap Kasus BAKTI
Proyek BTS BAKTI Kominfo di Papua. MAKI Desak Kejagung Periksa Menkominfo Terhadap Kasus BAKTI.


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

"Saya pernah menyampaikan harusnya proyek satelit Satria dibatalkan saja. Namun kenyataannya proyek tersebut terus berjalan.

Agar kasus ini jelas, Kejagung harusnya tak hanya memanggil Menkominfo saat ini, namun juga meminta keterangan Menkominfo sebelumnya terkait beberapa mega proyek yang pernah dikerjakan BAKTI Kominfo. Jangan sampai proyek tersebut menghambur-hamburkan uang Negara,"ucap Uchok.

Dalam proyek satelit HBS (Hot Backup Satelit), BAKTI Kominfo menetapkan pagu Rp3.975.687.100.000. Di tengah perjalanan anggaran proyek satelit HBS mengalami kenaikan fantastis sebesar Rp 1,3 triliun, menjadi Rp 5,2 triliun, kenaikan kebutuhan anggaran tersebut sudah jauh melampaui batas kemampuan pendanaan oleh BAKTI. 

Baca Juga: Dirut Mora Telematika Indonesia (MORA) Jadi Tersangka Dugaan Korupsi BAKTI Kominfo

Selain itu, pemenang proyek satelit HBS yakni Kemitraan Nusantara Jaya pernah dikatakan Uchok sangat mencurigakan. Hal itu sebabkan proses lelang Bakti Kominfo hanya meloloskan Kemitraan Nusantara Jaya pada tahapan pra kualifikasi.

Pemborosan anggaran yang dilakukan Kemenkominfo juga pernah disuarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski di tahun 2019 yang lalu BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun auditor negara tersebut memberikan beberapa rekomendasi kepada Kominfo. 

Salah satu rekomendasi terkait permasalahan pengelolaan belanja proyek infrastruktur teknologi yang dilakukan oleh BAKTI Kominfo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×