Sumber: Kompas.com | Editor: Tendi Mahadi
Pasalnya, KLB itu tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat. "Di AD/ART sudah sangat jelas tercantum yang meminta dan mengusulkan KLB itu hanya ada dua cara. Cara pertama, diusulkan oleh majelis tinggi partai (MTP) yang ketuanya adalah Susilo Bambang Yudhoyono," tutur Herzaky.
"Jadi Sudah cukup jelas bahwa syarat pertama tidak mungkin karena Pak SBY sudah menyampaikan di video bahwa beliau tidak mendukung KLB," tegasnya.
Baca Juga: Demonstran Myanmar marah: Indonesia, jangan mendukung diktator!
Sedangkan cara kedua, lanjut Herzaky, adalah diusulkan sekurang-kurangnya minimal 2/3 dari total DPD dan minimal setengah dari 514 DPC se-Indonesia, serta disetujui oleh ketua majelis tinggi partai. "Jadi jelas, kalau tiba-tiba ada KLB sudah jelas inkonstitusional," paparnya.
Tidak hanya itu, Herzaky juga mengatakan, hingga saat ini ketua DPD dan DPC se-Indonesia yang telah mendapatkan SK dan tervalidasi dari DPP Partai Demokrat telah menyatakan kesetiaannya kepada AHY. (Dian Erika Nugraheny)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai"
Selanjutnya: Pemerintah resmi bentuk tim kajian UU ITE
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
