Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Tim Transisi Pembenahan Tata Kelola Sepak Bola Indonesia bertekad mengungkap mafia dan dugaan praktik korupsi di tubuh organisasi sepak bola nasional (PSSI). Hingga saat ini, mereka masih sedang berusaha mengumpulkan dokumen mengenai hal tersebut.
"Kami sedang mengumpulkan data dan dokumen-dokumennya," ujar Koordinator Tim Transisi Pembenahan Tata Kelola Sepak Bola Indonesia Zuhairi Misrawi pada diskusi 'Kemana Arah Sepak Bola Indonesia' di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (3/6).
Menurut Zuhari, jika dokumen-dokumen yang diperlukan sudah lengkap akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Jadi, mulai sekarang para mafia sepak bola di Indonesia tidak bisa tidur nyenyak," kata Zuhairi.
Menurut dia, Tim Transisi sudah memegang dokumen dan data dari laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM) antikorupsi adanya dugaan dana fiktif di PSSI sebesar Rp 300 miliar. Dari data tersebut, kata dia, kemudian dirangkum oleh Tim Transisi dengan data lainnya guna melengkapi dokumen yang dapat menjadi barang bukti otentik pada proses hukum.
Zuharini menambahkan, Tim Transisi juga akan mengaudit permainan sepak bola gajah atau pengaturan skors di PSSI yang diduga sudah berlangsung lama. "Kami akan membongkar hal-hal buruk di PSSI sekaligus berusaha meningkatkan prestasi yang terus merosot," katanya.
Menurut dia, PSSI sebelum dibekukan tidak transparan sehingga diharapkan setelah pembenahan nanti PSSI harus transparan. Tidak adanya transparansi itu, menurut Zuharini, PSSI sulit memberikan laporan pertanggungjawaban perihal pemasukan yang diterima dari kompetisi sepak bola, baik dari sponsor, penjualan tiket, dan souvenir.
"Hasilnya cukup banyak, tapi tidak ada laporannya," katanya.
Menurut dia, setelah PSSI dibenahi laporan keuangan harus dilakukan secara transparan. Zuhairi menegaskan, Pemerintah Presiden Joko Widodo juga berencana akan membangun 1.000 lapangan sepak bola di seluruh Indonesia untuk memajukan sepak bola di Indonesia.
"Untuk memajukan sepak bola, selain membenahi tata kelola organisasi juga memperbaiki infrastruktur," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
