kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.407.000   24.000   1,01%
  • USD/IDR 16.580   -17,00   -0,10%
  • IDX 8.125   73,58   0,91%
  • KOMPAS100 1.120   14,21   1,28%
  • LQ45 780   7,86   1,02%
  • ISSI 292   2,64   0,91%
  • IDX30 406   2,01   0,50%
  • IDXHIDIV20 454   0,57   0,13%
  • IDX80 123   1,36   1,12%
  • IDXV30 131   1,14   0,88%
  • IDXQ30 128   0,32   0,25%

Luhut Ungkap Pembicaraannya dengan Presiden Prabowo Soal Penetapan UMP 2026


Kamis, 16 Oktober 2025 / 18:22 WIB
Luhut Ungkap Pembicaraannya dengan Presiden Prabowo Soal Penetapan UMP 2026
ILUSTRASI. Presiden Prabowo Subianto (kedua kiri) didampingi putranya Didit Hediprasetyo (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kanan) dan istri Devi Simatupang Pandjaitan (kanan) saat menghadiri Gelar Griya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/3/2025). Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tengah disiapkan pemerintah.


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tengah disiapkan pemerintah merupakan hasil kompromi yang seimbang antara kepentingan pekerja dan dunia usaha.

Menurutnya, dasar utama dalam penentuan UMP tetap berangkat dari standar kelayakan hidup, namun juga harus menjaga daya saing investasi.

"UMP itu kita rumuskan basisnya berapa hak hidup layak. Dari situ saja kita berangkatnya," ujar Luhut dalam acara diskusi ekonomi bertajuk satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Kamis (16/10/2025).

Baca Juga: Cinema XXI Sebut Video Viral Presiden Prabowo di Bioskop Hanya Tayang Seminggu

Ia mengingatkan agar pembahasan UMP tidak hanya didorong oleh kepentingan sepihak. 

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto tidak bisa hanya mengikuti tekanan dari kelompok tertentu, termasuk organisasi buruh, tanpa melihat dampak luas terhadap investasi dan penciptaan lapangan kerja.

"Saya bilang ke presiden, pak (Prabowo), kenapa kita harus diatur sama organisasi buruh? Kita kan mikirkan mereka. Kalau dia hanya mikirkan dia, tidak mikirkan investor, ya susah. Jadi harus ada equilibrium-nya," katanya.

Luhut menyebut, pemerintah telah melibatkan berbagai pihak dalam perumusan formula UMP 2026, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, Dewan Ekonomi Nasional, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). 

Baca Juga: Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut, Presiden Prabowo Bakal Turun Tangan

Hasil diskusi lintas pihak tersebut kemudian disampaikan kepada Prabowo. Ia juga menyampaikan bahwa Prabowo telah mendukung formula UMP yang dirumuskan pemerintah dan tidak akan terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun.

"Tapi saya bilang Presiden, Pak Presiden mohon maaf, mohon Bapak juga jangan mau dipaksa untuk sana-sini. Ini yang sudah yang terbaik, jalan Tengah. Dia (Prabowo) bilang enggak, Pak Luhut saya enggak terpengaruh," pungkasnya.

Selanjutnya: XRP Kembali Tertekan, Analis Peringatkan Potensi Penurunan Menuju US$2

Menarik Dibaca: PSSI Pecat Patrick Kluivert, Siapa Kandidat Pengganti Pelatih Timnas Indonesia?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Pre-IPO : Explained

[X]
×