Sumber: Antara | Editor: Sanny Cicilia
BEIJING. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan menata seluruh investasi yang ditawarkan. Ini dilakukan agar investor tidak mudah mendikte dan terwujud kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.
"Yang penting sekarang bagaimana investasi itu kita tata, jangan sampai orang yang dikte kita. Nah itu yang kita tidak mau. Itu harus kita lihat supaya yang masuk itu harus saling menguntungkan, yang investasi untung kita juga untung dan rakyat Indonesia menikmati," katanya, di Beijing, Sabtu (13/5).
Menko Bidang Kemaritiman Luhut dan beberapa menteri Kabinet Kerja berada di Beijing mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri KTT Belt and Road Forum (BRF) for International Cooperation di Beijing, pada 14-15 Mei. KTT yang membahas pembangunan Jalur Sutera ini dihadiri 29 kepala negara.
Dia mengatakan, target investasi yang bisa diraih Indonesia dari BRF senilai US$ 40 miliar. Kendati demikian, pemerintah Indonesia akan mengkaji tawaran dana dari investor untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Secara umum, Indonesia akan mengajukan kerja sama yang setara dan saling menguntungkan dalam forum tersebut.
"Misalnya kita tidak mau seperti di Afrika akhirnya semua pegawainya dari mereka (Tiongkok) dan pastilah itu satu 'term' yang penting. Tapi jika ekspertisnya mereka harus ada yang kesana (proyek pembangunan) ya masuk akal, sampai pada tataran tertentu nanti setelah itu transfer teknologi ke kita dan pasti itu jadi persyaratan kita," katanya.
Menurut Luhut, Indonesia menekankan kerja sama di bidang infrastruktur di beberapa lokasi Manado-Bitung (Sulawesi Utara), Tanjung Kuala-Parapat (Sumatera Utara) serta pembangunan PLTA di Kalimantan Utara.
Strategi pembangunan koridor transportasi dan logistik baik jalur darat, laut maupun udara di kawasan tersebut akan ditawarkan kepada Tiongkok melalui skema Jalur Sutera Baru.
"Jadi strategi kita pembangunan yang berkesinambungan dan berkeseimbangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Jadi kita coba tawarkan ke Tiongkok untuk bisa jadi satu bagian pembangunan yang berkelanjutan dan seimbang," kata Luhut.
Pemda Sulawesi Utara mengajukan proyek infrastruktur bandara baru di atas lahan seluas 1.000 hektar, pembangunan jalur kereta api Bitung-Gorontalo sebagai kawasan terpadu yang rencananya dapat mengakomodasi arus logistik dan barang ke wilayah di selatan Indonesia yaitu Darwin dan kawasan Jepang maupun Tiongkok.
Sementara untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara antara lain memperkuat fasilitas Pelabuhan Kuala Tanjung dan akses jalan dari Kota Medan hingga Sibolga.
"Kan sudah ada Port of Rotterdam. Mereka investasi US$ 1,5 miliar di sana. Kita tidak mau hanya Belanda saja di sana, kita taruh Tiongkok juga disana," kata Luhut.
Untuk penguatan kawasan industri terpadu dan properti, Luhut mengemukakan pemerintah akan menyepakati kerja sama senilai US$ 5,7 miliar dengan skema antar bisnis di lahan seluas 3.000 hektare.
Sementara itu, untuk pembangunan infrastruktur di kawasan tengah Indonesia, Luhut mengatakan Indonesia akan menawarkan potensi investasi PLTA di Provinsi Kalimantan Utara.
"Itu ada potensi hidropower 7.700 megawatt. Nanti kita tawarkan 3 tahap atau 4 tahap," ujar Menko.
Melalui pembangunan PLTA itu diharapkan harga listrik di Kaltara lebih terjangkau yaitu Rp2 per kWh sehingga dapat dibangun fasilitas pengolahan hasil tambang atau smelter untuk meningkatkan nilai tambah barang tambang Indonesia.
Presiden Bertolak Kepala Negara telah bertolak dari Lanud Halim Perdanakusuma pada pukul 12.00 WIB menuju Beijing, menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia Satu dan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Capital, Beijing pada pukul 19.40 waktu setempat.
Selain Luhut, sejumlah pejabat negara yang mendampingi Presiden Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
