kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |

Lembaga keuangan bebas akses data penduduk


Selasa, 24 Oktober 2017 / 14:22 WIB

Lembaga keuangan bebas akses data penduduk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi data baku yang dipergunakan sejumlah sektor ekonomi untuk validasi nasabahnya. Setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mewajibkan pengguna kartu telekomunikasi prabayar melakukan registrasi ulang dengan menggunakan NIK, kini NIK juga dipakai oleh lembaga keuangan untuk validasi calon debiturnya.

Pemanfaatan NIK di KTP elektronik untuk lembaga keuangan ini berlaku setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menandatangani kerjasama dengan 10 lembaga keuangan. Bahkan menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, saat ini data kependudukan telah digunakan oleh hampir 400 perusahaan swasta maupun kementerian dan lembaga (K/L).

Menurutnya, pemanfaatan data NIK dilakukan untuk mempermudah identifikasi data penduduk dalam berbagai proses bisnis. "Ini juga memberi kepastian hukum bagi lembaga (yang memanfaatkan data NIK) tidak ada data ganda atau aspek penipuan," ujarnya, belum lama ini.

Untuk menjaga privasi, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemdagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, pemerintah menjamin kerahasiaan data kependudukan. Bila ada perusahaan yang membocorkan data kependudukan akan dikenai sanksi denda dan sanksi pidana seperti tertuang dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. "Ini persoalan kepercayaan, kalau sampai ada yang menyalahgunakan itu, perjanjian kerjasamanya dihentikan," imbuhnya.

Untuk memastikan data kependudukan tak disalahgunakan, Zudan bilang, Kemdagri secara berkala melakukan pemantauan melalui sistem yang ada di Kemdagri. Sistem ini memungkinkan Kemdagri mengecek siapa saja yang mengakses data NIK dan data apa saja yang diakses. Dengan begitu, jika ada perusahaan melakukan penyalahgunaan, bisa terdeteksi sejak awal.

 

Mitigasi potensi fraud

Direktur PT Olympindo Multi Finance Meilyana Bintoro berharap, lewat kerjasama akses data NIK, maka bisa ada pencegahan dini bila ada debitur fiktif yang berpotensi meningkatkan angka pembiayaan bermasalah atau non performing finance. "Jika data awal sudah bersih, tentu akan mencegah dan menurunkan potensi fraud," ujarnya.

Menurutnya, saat ini angka pembiayaan bermasalah di Olympindo Multi Finance di bawah 2%. Dengan kerjasama ini diharapkan hingga akhir tahun angka kredit bermasalah tetap terjaga di bawah 2%.

Direktur Bahana TCW Investment Management Soni Wibowo menambahkan, kerjasama akses data NIK sangat memudahkan proses pengenalan nasabah dan meminimalisir kecurangan. "Setiap customer kan perlu ada know your customer (KYC). Database Dukcapil akan sangat membantu proses KYC," katanya, Senin (23/10).

Kerjasama ini juga mempercepat proses administrasi di Bahana TCW Investment. Jika saat ini dokumen diisi manual dan diinput ke sistem yang membutuhkan waktu sekitar 30 menit per orang. "Dengan kerjasama data NIK bisa menghemat waktu sekitar 25 menit," tambah Soni.

 


Reporter: Ramadhani Prihatini, Umi Kulsum
Editor: Sanny Cicilia

Tag
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0013 || diagnostic_api_kanan = 0.0024 || diagnostic_web = 0.1601

Close [X]
×