kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |

Laporan keuangan pemerintah pusat raih Opini WTP, ini pesan Sri Mulyani


Kamis, 12 September 2019 / 17:13 WIB

Laporan keuangan pemerintah pusat raih Opini WTP, ini pesan Sri Mulyani
ILUSTRASI. Menkeu Sri Mulyani hadiri Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Penerimaan Tahunan 2019

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penghargaan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) yang telah selama lima belas tahun ini terus berupaya menciptakan tatap kelola keuangan lebih baik.

Baca Juga: Jokowi: Tata kelola keuangan negara yang akuntabel harus diwujudkan

Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah tidak akan berhenti memperbaiki kualitas laporan pertanggungjawaban walaupun sudah mendapatkan predikat WTP.

Menkeu dalam rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Penerimaan Tahunan 2019 dengan tema Optimalisasi Informasi Keuangan di Era Digital untuk Indonesia Maju menyampaikan pemerintah akan terus menindaklanjuti catatan-catatan yang telah diberikan BPK.

“WTP bukan tujuan akhir, kami harus tetap menunjukan laporan keuangan yang berkualitas, reliable, dan accountable. Perbaikan terus menerus dengan pengendalian internal yang memadai dalam institusi,” ujar Sri Mulyani di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (12/9).

Dalam LKPP 2018 mencatatkan, nilai Barang Milik Negara (BMN) yang diporkan oleh pemerintah pusat senilai Rp 4.093,7 triliun. Angka tersebut empat belas kali lebih tinggi dibandingkan saat pertama kali LKPP disusun pemerintah. 

Baca Juga: Inilah pidato lengkap Presiden Joko Widodo pada sidang tahunan MPR tahun 2019

“Sehingga, BMN dalam pemindahan Ibukota akan sangat relevan, bagaimana pemerintah menjaga BMN dan membuat yang baru dengan ditata secara accountable,” ungkap Sri Mulyani.

Di sisi lain, Menkeu menyampaikan sebanyak 439 Pemerintah Daerah (Pemda) mendapatkan WTP dari BKP. “Selanjutnya Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan akan memberikan penghargaan kepada Pemda terkait,” kata Menkeu.

Sri Mulyani berpesan, penyajian informasi akan anggaran, kondisi keuangan, dan laporan keuangan negara sangat penting. Hal tersebut guna seluruh lapisan masyarakat bisa mengetahui kondisi keuangan negara secara dalam data yang valid.

Baca Juga: Cetak PNBP terbesar, DPR apresiasi pengelolaan anggaran ESDM

Oleh karenanya, pemerintah akan terus membangun Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI), yakni sebuah sistem keuangan pemerintah daerah secara real time.

 


Reporter: Yusuf Imam Santoso
Editor: Noverius Laoli

Video Pilihan

Terpopuler

Close [X]
×