Kurang Bayar Subsidi Pupuk Hendaknya Tak Dialihkan

Reporter: Teddy Gumilar | Editor: Tri Adi

JAKARTA. Anggota Komisi IV DPR Siswono Yudohusodo meminta agar kurang bayar subsidi pupuk tahun 2008 tidak semuanya dialihkan. Ini untuk membantu menjaga likuiditas BUMN pupuk.

“Saya usulkan agar 50% saja yang dialihkan. Yang 50% lagi tetap dibayarkan kepada produsen pupuk,” tukas Siswono kala rapat kerja dengan Menteri Pertanian di DPR, Senin (12/4).

Padahal, sebelumnya, DPR dalam rapat dengan Kementerian Pertanian sudah menyepakati pengalihan dana tersebut untuk melaksanakan program prioritas di Kementerian Pertanian. Semula dana itu adalah kekurangan pembayaran pupuk bersubsidi yang dibeli dari Holding BUMN.

Kementerian Pertanian mengusulkan dana Rp 1,5 triliun untuk beberapa program, di antaranya digunakan untuk penyelamatan sapi betina produktif 50 ribu ekor sebesar Rp350 miliar. sensus ternak Rp 100 miliar, peningkatan kapasitas sarana laboratorium perkarantinaan Rp 120 miliar, Bantuan langsung pupuk Rp 400 miliar, dan Pengendalian eksplosi hama Rp 80 triliun.

BPK sendiri sudah melakukan audit terhadap kurang bayar subsidi pupuk ini, dan meminta agar dana itu dicairkan pada tahun ini. Hal ini lantas ditegaskan kembali oleh surat Menko Perekonomian No S-48/M.EKON/03/2010 tanggal 24 Maret 2010. Bahkan dana ini sudah dialokasikan dalam RAPBN-P 2010. Atas dasar itulah, Kementerian Pertanian kembali mengonsultasikan masalah ini dengan DPR. “Karena kebijakan anggaran ada di DPR, maka kami kembalikan ke DPR,” ujar Menteri Pertanian Suswono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News