Reporter: Dyah Megasari |
JAKARTA. Pemerintah dan Komisi VII DPR sepakat menetapkan asumsi volume bahan bakar minyak bersubsidi 48 juta kiloliter dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013.
Ini berarti ada penambahan kuota BBM bersubsidi 2 juta kiloliter dibandingkan asumsi kuota BBM dalam APBN 2013.
Demikian kesimpulan rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Rabu (29/5/2013) dini hari, di Jakarta.
Rapat kerja itu juga dihadiri Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas Rudi Rubiandini serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan.
Menurut Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana, asumsi volume BBM bersubsidi dalam RAPBN-P 2013 ditetapkan 48 juta kiloliter, terdiri dari Premium dan bioetanol 30,77 juta kl, minyak tanah 1,2 juta kl, minyak solar dan biodiesel 16,03 juta kl.
Ini berarti naik sekitar 2 juta kiloliter dibandingkan volume BBM bersubsidi dalam APBN 2013 sebanyak 46,01 juta kl.
Sebagai perbandingan, realisasi konsumsi BBM bersubsidi pada 2012 sebanyak 45,07 juta kl atau meningkat 3,28 juta kl.
Adapun kuota BBM bersubsidi dalam APBN 2013 sebanyak 46,01 juta kl atau hanya bertambah 1,06 juta kl dibandingkan realisasi konsumsi BBM bersubsidi tahun lalu.
Karena itu, pemerintah memperkirakan, konsumsi BBM bersubsidi pada 2013 bisa mencapai 49 juta kl jika tidak ada pengendalian BBM bersubsidi.
Jero Wacik menjelaskan, penambahan kuota BBM bersubsidi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan BBM yang terus meningkat.
Pertimbangannya, asumsi pertumbuhan ekonomi tahun ini 6,2 persen dengan perkiraan penjualan mobil 1,1 juta unit dan volume penjualan sepeda motor 7,1 juta unit.
"Apalagi perbedaan harga pada Januari-April 2013 Rp 5.400 per liter sehingga mayoritas kendaraan pribadi masih memakai premium," ujarnya.
Namun, Fraksi PDI Perjuangan Komisi VII DPR menyatakan, volume BBM bersubsidi seharusnya ditetapkan sebesar 50 juta kiloliter dengan catatan tidak ada lagi penambahan kuota BBM bersubsidi tahun ini.
Selain itu, ada jaminan suplai solar bersubsidi ke nelayan dan realisasi program konversi BBM ke bahan bakar gas. (Evy Rachmawati/Kompas.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
