kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.504.000   5.000   0,33%
  • USD/IDR 15.932   28,00   0,18%
  • IDX 7.246   -68,22   -0,93%
  • KOMPAS100 1.110   -11,46   -1,02%
  • LQ45 880   -11,76   -1,32%
  • ISSI 222   -0,92   -0,41%
  • IDX30 452   -6,77   -1,48%
  • IDXHIDIV20 545   -7,80   -1,41%
  • IDX80 127   -1,32   -1,03%
  • IDXV30 136   -1,06   -0,77%
  • IDXQ30 150   -2,29   -1,50%

Kucuran dana hibah Bloomberg Philanthropies rawan intervensi kebijakan rokok


Selasa, 19 Oktober 2021 / 17:39 WIB
Kucuran dana hibah Bloomberg Philanthropies rawan intervensi kebijakan rokok
ILUSTRASI. Sebuah poster keterangan menjual rokok ditempel di gerai toko swalayan, Depok, Jawa Barat, Kamis (4/10). Kucuran dana hibah Bloomberg Philanthropies rawan intervensi kebijakan rokok.


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli

“Pencapaian Program: Di Indonesia, Jakarta telah memenuhi 95% larangan promosi dan iklan rokok, sementara Bogor menjadi kota pertama di Indonesia yang telah mengimplementasikan larangan memajang kemasan rokok di tempat penjualan. Strategi pengendalian tembakau kami telah memengaruhi kebijakan di sepuluh negara, hasilnya jutaan orang lebih telah terlindungi berkat kebijakan yang diperkuat dan diperbarui. Dan kami juga telah membangun dukungan publik yang lebih kuat untuk strategi intervensi baru kami” tulis Vital Strategies dalam laporannya.

Anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo dalam kesempatan terpisah menjelaskan, Bloomberg Philanthropies selama ini memang dikenal sebagai organisasi anti tembakau.

Baca Juga: Hippindo keberatan dengan Sergub Anies yang larang iklan rokok di gerai ritel

Pendanaan yang mengalir kepada banyak pihak mulai dari lembaga lembaga swadaya masyarakat, lembaga riset, Universitas sampai pemerintahan buat mendorong kebijakan-kebijakan yang anti tembakau. 

Apalagi menurut Firman, industri hasil tembakau (IHT) merupakan salah satu industri unggulan nasional yang punya kontribusi besar kepada ekonomi nasional. Sehingga kebijakan terkait IHT perlu mengedepankan kedaulatan ekonomi, dibandingkan intervensi dari lembaga donor. 

“Kedudukan negara itu hal yang utama, pemerintah di pusat, provinsi, dan kota/kabupaten itu satu kesatuan yang harus menjaga kedaulatan negara, oleh karenanya tidak boleh ada satupun pihak yang mengintervensi kedaulatan negara,” ungkapnya

Ia pun sepakat perlu ada aturan yang lebih ketat terkait aliran hibah asing yang masuk Indonesia. Bahkan menurutnya perlu ada pembatasan yang ketat untuk mengatur aliran hibah asing yang masuk untuk mencegah intervensi terhadap kebijakan-kebijakan yang ada.

Selanjutnya: Gandeng Bloomberg Philanthropies, SMI percepat penyediaan energi bersih di Indonesia

  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Kiat Cepat Baca Laporan Keuangan Untuk Penentuan Strategi dan Penetapan Target KPI Banking and Credit Analysis

[X]
×