kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.326.000 0,53%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

KPK panggil istri-istri pejabat negara untuk meningkatkan pencegahan korupsi


Rabu, 09 Juni 2021 / 16:04 WIB
KPK panggil istri-istri pejabat negara untuk meningkatkan pencegahan korupsi
ILUSTRASI. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan akan memanggil istri pejabat negara agar terlibat dalam kampanye antikorupsi sekaligus pencegahan korupsi oleh pejabat negara. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.


Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya meningkatkan pencegahan korupsi tidak hanya kepada para pejabat negara, tapi juga kepada keluarganya. 

Karena itu, KPK tak hanya melakukan sosialisasi anti korupsi kepada menteri dan pejabat struktural, melainkan juga mengundang para pasangan dari pejabat baik istri maupun suaminya. 

Hal ini dilakukan karena pentingnya peran serta seorang istri/suami yang menjadi pendorong pasangannya untuk tidak melakukan tindak korupsi.

"KPK mengundang pasangan dari pejabat, karena kami ingin mendorong pencegahan korupsi itu berbasis kekeluargaan. Pasangan, selain memberikan pendampingan kepada para pejabat juga bisa melakukan pengawalan dan pembinaan kepada anak-anak di rumah," kata Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK dalam kegiatan Penguatan Anti Korupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (9/6).

Kegiatan PAKU Integritas merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh KPK dalam melakukan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan dalam hal ini penyelenggara negara. 

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berharap angka korupsi yang ada di Indonesia khususnya yang melibatkan penyelenggara negara bisa berkurang dengan adanya upaya-upaya pencegahan, salah satunya dengan program PAKU Integritas.  

KPK akan terus melakukan sosialisasi pencegahan korupsi kepada pejabat eselon 1 KKP juga akan diberikan pelatihan pada 29 Juni 2021 mendatang, 

Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono juga berharap pertemuan antara pemimpin pemerintahan dengan pemimpin KPK dapat terus dilakukan.

"Saya berharap pertemuan semacam ini tidak hanya sekali dilakukan, namun dapat dilakukan secara berkala. Karena diskusi ini penting untuk mengurangi praktik terlarang di lapangan," katanya dalam pernyataan tertulis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×