Sumber: Kompas.co | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengapresiasi positif langkah Pemprov DKI Jakarta dalam memproteksi anggaran dari potensi tindak korupsi. KPK ingin menjadikan DKI Jakarta sebagai barometer pengelolaan anggaran serta pelayanan publik yang positif.
"Kami ingin menjadikan Jakarta sebagai centre of excellence, sebagai barometer pelayanan publik yang bagus, sebagai rule model bagi tiap provinsi yang lain," ujar Bambang di Balaikota, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2013) siang.
Seperti diketahui, sejumlah instansi, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mengungkapkan temuan potensi kerugian negara di tubuh Pemprov DKI Jakarta.
BPK, misalnya, menemukan 14 temuan dengan 32 rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengelolaan keuangan negara BUMD milik Pemprov DKI PD Dharma Jaya. Dari 14 temuan tersebut, ada indikasi kerugian negara senilai Rp 4,9 miliar. Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam tahun buku 2010/2011.
Beberapa waktu lalu, PPATK juga mengatakan ada pejabat di empat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memiliki rekening gendut berdasarkan penelusuran aliran dana mencurigakan.
Terkini, BPKB menemukan anggaran siluman pada empat SKPD DKI dengan nilai Rp 1,471 triliun. Temuan itu berdasarkan hasil audit APBD DKI 2012. Anggaran yang telah dicoret dalam penyusunan ternyata muncul lagi di tahap pembahasan.
Keempat SKPD itu adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan DKI. Bambang menjelaskan, atas seluruh temuan itu, Pemprov DKI melaksanakan upaya bersih-bersih. Beberapa program yang dilakukan antara lain penayangan APBD di kelurahan dan kecamatan, penerapan online pajak, e-budgeting, e-catalog, serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kelurahan hingga wali kota.
"Korupsi itu bukan soal nangkapin orang terus selesai, tapi bagaimana membangun sistem yang mencegah korupsi itu terjadi," ujar Bambang.
Ada tiga poin penting terkait sistem proteksi anggaran tersebut. Pertama, penangkapan pelaku korupsi tidak menyelesaikan masalah dan harus diimbangi dengan penguatan sistem. Kedua, tak hanya sistem, pemerintah juga harus menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan yang ketiga, sistem itu harus dilaksanakan secara komprehensif dan bersama-sama.
Bambang berharap tiga poin penting tersebut dijalankan secara bertahap oleh Jakarta. Dengan demikian, birokrasi yang bersih segera terwujud. "Ini sudah masuk tahun kedua, kita harap akan berlanjut ke tahun selanjutnya," ujar Bambang. (Fabian Januarius Kuwado/Kompas.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
