Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjalin kerja sama untuk menyusun peta rawan korupsi terhadap tugas dan fungsi anggota dewan. Rencana tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat menghadiri acara fokus grup diskusi di kantor KPK pagi ini (10/9).
"DPR akan bekerja sama dengan KPK untuk membuat semacam peta rawan korupsi terhadap tugas dan fungsi DPR," kata Pramono di kantor KPK, Jakarta, Selasa (10/9).
Menurutnya peta rawan korupsi itu diperlukan mengingat tugas utama DPR dalam hal legislasi, pengawasan dan penganggaran berpotensi rawan dengan tindak pidana korupsi. Pramono meyakini dengan peta tersebut nantinya dapat menjadi panduan agar terhindar dari persoalan korupsi.
Sayangnya saat ditanya seperti apa peta yang dimaksud, ia belum mau menjelaskan lebih lanjut. "Itu nanti KPK yang memaparkan kita yang nanggapin," katanya.
Dalam kesempatan itu, Pramono juga mempersilahkan KPK untuk menindaklanjuti jika memang terjadi tindak pidana korupsi di DPR. Kata dia, DPR tidak pernah menghalang- halangi KPK untuk melakukan penyelidikan atau juga melakukan pemeriksaan terhadap anggota kami karena itu menjadi komitmen kami.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
