Reporter: Hans Henricus | Editor: Hasbi Maulana
JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai ada empat lembaga negara yang rawan korupsi. Keempat lembaga itu adalah Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
KPK menilai empat institusi itu adalah lumbung penerimaan negara. "Tempat masuknya duit ke negara itu rawan korupsi," ujar wakil ketua KPK bidang penindakan, Bibit usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor Presiden, Selasa sore (30/11).
Menurut Bibit, keempat lembaga itu benar-benar harus diawasi. "Masuknya duit ke negara, keluarnya duit dari negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan anggaran," imbuh bibit. Oleh sebab itu, sistem di empat lembaga itu harus diperbaiki dan manusia pelaksananya juga harus dipilih yang baik. Jika tidak, kata Bibit, kasus korupsi bakal terjadi terus.
KPK sendiri bakal mengadakan konferensi nasional pemberantasan korupsi pada Rabu (1/12). Rencananya dalam konferensi itu seluruh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu akan hadir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
