kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.517.000   8.000   0,32%
  • USD/IDR 18.222   -30,00   -0,16%
  • IDX 5.344   93,51   1,78%
  • KOMPAS100 691   12,68   1,87%
  • LQ45 550   7,31   1,35%
  • ISSI 171   3,48   2,08%
  • IDX30 311   4,35   1,42%
  • IDXHIDIV20 421   3,52   0,84%
  • IDX80 80   1,46   1,86%
  • IDXV30 115   2,05   1,82%
  • IDXQ30 105   1,04   1,00%

KPK: Ada empat instansi yang harus benar-benar diawasi karena rawan korupsi


Selasa, 30 November 2010 / 20:29 WIB
ILUSTRASI. Sjamsul Nursalim


Reporter: Hans Henricus | Editor: Hasbi Maulana

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai ada empat lembaga negara yang rawan korupsi. Keempat lembaga itu adalah Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

KPK menilai empat institusi itu adalah lumbung penerimaan negara. "Tempat masuknya duit ke negara itu rawan korupsi," ujar wakil ketua KPK bidang penindakan, Bibit usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor Presiden, Selasa sore (30/11).

Menurut Bibit, keempat lembaga itu benar-benar harus diawasi. "Masuknya duit ke negara, keluarnya duit dari negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan anggaran," imbuh bibit. Oleh sebab itu, sistem di empat lembaga itu harus diperbaiki dan manusia pelaksananya juga harus dipilih yang baik. Jika tidak, kata Bibit, kasus korupsi bakal terjadi terus.

KPK sendiri bakal mengadakan konferensi nasional pemberantasan korupsi pada Rabu (1/12). Rencananya dalam konferensi itu seluruh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu akan hadir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×