Reporter: Herlina KD | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Pemerintah berencana untuk segera mengonversi Surat Utang Negara (SUN) yang tidak dapat diperdagangkan alias non tradable dengan seri SU secara bertahap menjadi surat utang yang bisa diperdagangkan (tradable).
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto menjelaskan pemerintah memang berniat untuk mengonversi surat utang pemerintah berseri SU menjadi surat utang tradable, sehingga bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Ia menekankan, konversi surat utang ini tidak akan menambah jumlah utang pemerintah. "Jumlah outstanding utang tetap sama," ujarnya Senin (4/6).
Dengan konversi ini maka surat utang pemerintah bisa diperdagangkan di pasar sekunder seperti surat utang lainnya. Rahmat bilang, jika dilepas ke pasar maka yield surat utang tersebut akan mengikuti yield yang ada di pasar sekunder. Sehingga, pemerintah bisa membayar yield yang lebih ringan dari yang sebelumnya.
Catatan saja, pemerintah berniat untuk mengonversi surat utang negara non tradable berseri SU sekitar Rp 243,46 triliun. Rahmat bilang, meski konversi akan dilakukan secara bertahap, tapi setidaknya konversi ini akan sedikit meringankan beban pemerintah. Pasalnya, selama ini SUN seri SU yang non tradable memiliki yield yang lebih tinggi ketimbang surat utang dengan tenor yang sama di pasar sekunder.
Surat Utang seri SU ini merupakan surat utang yang diterbitkan pemerintah dalam rangka penyelamatan perbankan melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Meski pemerintah akan mengonversi surat utang non tradable menjadi tradable, tapi Rahmat memastikan langkah ini tidak akan mengurangi porsi penerbitan SBN untuk pembiayaan APBN. "Dengan konversi, jumlah penerbitan SBN tetap sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN," kata Rahmat. Catatan saja, dalam APBNP 2012 pemerintah merencanakan target penerbitan SBN bruto sebesar Rp 271 triliun.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan konversi surat utang pemerintah ini tidak akan menambah beban utang pokok pemerintah. Sehingga, konversi surat utang ini tidak akan mengganggu sistem utang dan pembiayaan APBN.
Hanya saja, Harry mengingatkan pemerintah harus memastikan surat utang ini akan dibeli oleh investor. "Ketika diusulkan, harus dipastikan dulu ada peminatnya. Kalau tidak, nanti percuma," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
