Reporter: Kurnia Dwi Hapsari | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Fraksi Partai Kesejahteraan Bangsa menyayangkan sikap partai koalisi yang telah membeberkan hal-hal yang ada di dalam kontrak koalisi baru. Bahkan, 3 poin baru dalam kontrak koalisi yang diberitahukan P3 ternyata berbeda dengan poin yang nyatakan Golkar.
Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (P3) menyatakan 3 hal baru yang ada dalam koalisi. Poin itu di antaranya, peresmian keberadaan Setgab, reorganisasi Setgab, dan reward and punishment.
Sementara menurut Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto, pernyataan Partai Golkar sebelumnya merupakan kontrak lama. Dalam kontrak koalisi yang baru ia bilang, pertama mengenai struktur.Ketua koalisi adalah presiden, wakilnya Aburizal Bakrie. Kedua, di dalam koalisi akan mengintensifkan pertemuan untuk mengambil keputusan strategis di dalam partai-partai koalisi.
"Ketiga, memberikan ruang kepada masing-masing fraksi untuk bisa mengkritisi pemerintah dalam hal pengawasan," ujar Setya. Jadi, menurutnya jika ada kelemahan pemerintah dalam menjalankan tugas, koalisi bisa melakukan kritisi. "Ini 3 poin yang benar," ujarnya kepada KONTAN.
Sementara Ketua fraksi PKS Mustafa Kamal bilang, ada etika yang harus dibangun di dalam partai koalisi, sehingga tidak perlu diberitahukan ke publik mengenai hal-hal yang bersifat internal seperti poin-poin di dalam kontrak baru koalisi. "Kalau belum mencapai konsensus, sebaiknya jangan diberitahukan ke publik. Dampaknya, seperti ini, ucapan fraksi berbeda-beda. Harus ada kesepakatan internal koalisi dulu," beber Mustafa.
Menurut ia, belum ada pembicaraan secara resmi mengenai hal-hal baru di dalam kontrak koalisi. Ia bilang, draft koalisi yang lama masih berfungsi dan koalisi juga masih berjalan seperti biasa. "Sekarang koalisi normal-normal saja. Kan etikanya memang begitu harus dibicarakan antar koalisi, kalau tidak bisa jaga etika maka ada yang tidak baik terjadi di publik," ungkap Mustafa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
