KKP Buka Suara Soal Kerja Sama dengan Influencer: Strategi Jangkau Masyarakat

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara ihwal kerja sama publikasi melalui pengadaan jasa pemengaruh (influencer) yang menarik nama PT Rans Animasi Indonesia (RANS) milik Raffi Ahmad.

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP menjelaskan menghargai perhatian dan masukan publik terkait kerja sama publikasi yang saat ini berkembang. 

"Publikasi dan komunikasi publik, merupakan salah satu tugas dan fungsi KKP dalam menyampaikan kebijakan, program, serta capaian kinerja kepada masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan Program Prioritas KKP," tulis manajemen KKP, Selasa (10/11/2026).

Manajemen mengungkapkan, strategi penyebaran informasi KKP dirancang multiplatform untuk mengoptimalkan penyerapan informasi. Tidak hanya lewat influencer saja, tetapi juga media massa cetak, televisi, digital, dan berbagai kanal komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah.

"Untuk pemilihan mitra komunikasi, KKP mempertimbangkan luasan jangkauan komunikasi serta mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain jumlah pengikut, tingkat engagement, jangkauan audiens dan persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia," ungkapnya.

Baca Juga: ICW Soroti Belanja Influencer Dua Kementerian yang Tembus Rp 14,69 Miliar

Manajemen menuturkan, hal ini juga disesuaikan dengan cakupan program-program KKP yang bersifat nasional sehingga diharapkan penyampaian informasi dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia secara lebih efektif.

"Pelaksanaan kerja sama publikasi dilakukan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kerja sama tersebut mencakup pemanfaatan jaringan distribusi dan kolaborasi dengan sejumlah kreator konten," tambahnya.

Lebih lanjut, Manajemen menambahkan, kejadian ini bakal menjadi bahan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan komunikasi publik berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. 

"Masukan publik menjadi bagian penting dalam evaluasi KKP untuk terus memperbaiki tata kelola komunikasi publik agar semakin tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya.

Untuk diketahui, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa pemengaruh (influencer) pada dua kementerian yang nilainya mencapai Rp 14,69 miliar.

Alokasi anggaran belanja jasa promosi tersebut bersumber dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada tahun anggaran 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun anggaran 2025-2026.

Berdasarkan laporan ICW, KKP sendiri mengontrak 3 paket pertama untuk Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dengan paket influencer engagement sebesar Rp 3,59 miliar.

Kedua, Setditjen Perikanan Budidaya dengan paket influencer engagement untuk pembangunan Budadaya Ikan Nila Salin (BINS) senilai Rp 3,6 miliar. Ketiga, Setditjen Perikanan Tangkap untuk paket publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna senilai Rp 3,6 miliar.

Baca Juga: KKP Bangun 1.369 Titik Kampung Nelayan Merah Putih, Sasar 2,2 Juta Keluarga Nelayan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News