Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berjalan hampir mencapai tiga tahun. Salah satu kinerja yang menjadi perhatian masyarakat adalah kinerja di bidang ekonomi.
Ketua Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Ajib Hamdani menilai, secara umum menteri – menteri ekonomi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian relatif bagus. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi sudah kembali positif setelah terkena pandemi yang berkepanjangan.
“Pencapaian 3,69% pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 kemarin, menunjukkan data positif bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi secara umum bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang ada, setelah sempat melalui masa resesi ekonomi,” ujar Ajib saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (28/3).
Ajib berpendapat, yang menjadi pekerjaan rumah (PR) adalah bagaimana Menteri Keuangan selanjutnya bisa menata keuangan negara lebih sehat dan manageable. Karena tahun 2022 ini adalah tahun terakhir pemerintah bisa menggunakan instrumen UU nomor 2 tahun 2020 tentang Stabilitas Sistem Keuangan Menghadapi Pandemi Covid-19.
Artinya, tahun 2023, struktur APBN harus kembali maksimal defisit 3% dari PDB. “Pemerintah membutuhkan stabilitas ekonomi dan pemasukan negara yang sustain. Menteri Keuangan mempunyai tantangan yang harus dijawab,” ucap Ajib.
Baca Juga: Kinerja Beberapa Menteri Jokowi Disorot, Begini Kata Ekonom
Lalu, Ajib menilai Menteri Pertanian masih ada problem di stabilitas harga produksi pertanian, kemampuan produksi pertanian yang belum maksimal dan PR untuk menaikkan Nilai Tukar Petani (NTP).
Namun, satu hal yang perlu diapresiasi adalah, sektor pertanian adalah sektor yang bertumbuh secara agregat dalam masa pandemi dan masa resesi.
Kemudian, Ajib menilai Menteri Perindustrian, dalam kondisi pandemi, relatif mampu melakukan peningkatan produktivitas dan industri manufaktur bisa terus terjaga.
“Menteri Perdagangan menghadapi PR atas stabilitas harga dan impor yang menjadi isu dan perhatian presiden,” kata Ajib.
Secara umum, jika diberikan penilaian dengan skala 1 – 5, dengan 1 merupakan terendah dan 5 merupakan tertinggi, Ajib memberikan penilaian kisaran skala 4. “Agak dimaklumi, karena kondisi ekstraordinary pandemi,” terang Ajib.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
