Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Hadi Purnomo hari ini, Kamis (17/4), mendatangi kantor presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kedatangan Hadi terkait dengan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2013.
Menurut Hadi, dalam pertemuan tersebut dirinya menyerahkan IHPS II ke SBY. Sebelumnya ia juga menyerahkan ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD). "Dalam IHPS yang dilaporkan, ada 662 objek pemeriksaan," ujar Hadi, Kamis (17/4) di kantor presiden, Jakarta.
BPK telah menemukan selama semester II terjadi 10.996 kasus kelemahan sistem pengendalian internal, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang nilainya mencapai Rp 13,96 triliun. BPK juga menyebutkan ada sepuluh kegiatan yang harus mendapatkan perhatian.
Pertama kegiatan intelejen, penindakan, dan penanganan perkara atas imporbarang. Lalu, ada kegiatan pelayanan operasional pelabuhan Tanjung Priok, pengelolaan audit dan reviu LK oleh aparat pengawasan intern pemerintah, pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai DAS serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Kegiatan lainnya adalah penyelengaraan jalan dan jembatan nasional, pengelolaan pajak hotel, restoran dan reklame. Selain itu ada kegiatan tata kelola dan pelayanan BUMD, Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS) Minyak dan Gas Bumi, pelaksanaan program bina lingkungan BUMN peduli, dan pengelolaan PT Merpati Nusantara Airlines.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
